MALANG - Kasus dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan dua petinggi PT BPR DCN Malang memasuki tahap penuntutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka berinisial ZNA dan APW beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Batu, Jumat (30/10/2026).
ZNA menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan APW merupakan Direktur BPR DCN Malang. Pelimpahan tahap II tersebut menyusul keputusan jaksa yang menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 pada 14 Oktober 2026.
Dari hasil penyidikan, OJK menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan pencatatan transaksi perbankan. Nilai transaksi bermasalah yang terungkap mencapai puluhan miliar rupiah.
OJK mengungkap dugaan kas bon tanpa pencatatan senilai Rp5,8 miliar selama Januari 2020 hingga Juni 2024. Penyidik juga menemukan dugaan pengambilan agunan emas milik BPR senilai Rp600 juta pada Februari 2024 tanpa pencatatan.
Baca Juga : KTP Dioper ke Pinjol Ilegal: Bahaya Asal Sebar Data Pribadi di Aplikasi Abal-abal
Selain itu, penyidik menemukan 71 fasilitas kredit fiktif atas nama 31 debitur dengan nilai sekitar Rp15,6 miliar. Praktik tersebut berlangsung pada Juli 2020 hingga Juni 2024 dan diduga berjalan tanpa sepengetahuan para debitur.
Sementara itu, tersangka APW juga diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 37 deposan. Dana tersebut tercatat melalui 78 bilyet deposito dengan nilai mencapai Rp32,9 miliar selama Maret 2020 hingga 2022.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka terjerat Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Baca Juga : Cerdas Investasi 2026 Resmi Dimulai, Generasi Muda Ditantang Cuan Di Tengah Badai Global
Ketentuan tersebut juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar.
OJK menjelaskan, penanganan perkara ini melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan hingga penyidikan.
Melalui pelimpahan perkara tersebut, OJK menegaskan komitmennya memperkuat penegakan hukum, menjaga integritas industri perbankan, serta melindungi kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Strategi Bertahan Finansial di Tengah Ketidakpastian Global
OJK juga memperkuat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan RI untuk menangani dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. (Ali)
Editor : JTV Malang



















