Menu
Pencarian


Siapakah Yang Layak Mengisi Kursi Wapres? Parlemen Gelar Verifikasi Ketat dan Jadwalkan Sidang Paripurna 9 Desember

Portaljtv.com - Sabtu, 21 November 2026 13:19
Siapakah Yang Layak Mengisi Kursi Wapres? Parlemen Gelar Verifikasi Ketat dan Jadwalkan Sidang Paripurna 9 Desember
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco (foto : Istimewa)

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mematangkan langkah persiapan pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Langkah kelembagaan ini ditempuh melalui koordinasi pimpinan parlemen, pembentukan tim verifikasi berkas calon, hingga penyiapan panitia khusus untuk menyusun tata tertib pemilihan serta pelantikan wakil kepala negara yang baru. Parlemen menargetkan seluruh rangkaian pengisian jabatan kepemimpinan nasional tersebut tuntas dalam agenda sidang paripurna resmi pada bulan Desember mendatang.

Dinamika pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia ini menarik perhatian luas masyarakat karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan negara serta kepatuhan pada aturan konstitusi. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tahapan kerja yang tengah berlangsung di parlemen, berikut lima fakta utama persiapan pengisian kekosongan kursi wakil presiden:

1. Penentuan Figur Cawapres Diserahkan Penuh pada Hak Prerogatif Presiden Prabowo

Pimpinan DPR RI menegaskan bahwa kewenangan dalam menentukan nama calon pendamping sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Parlemen memilih bersikap menunggu kepulangan Kepala Negara dari agenda kunjungan luar negeri sebelum melangkah lebih jauh ke tahapan politik berikutnya. Pihak legislatif memperkirakan Presiden akan menggelar pertemuan musyawarah bersama para pimpinan partai politik guna mematangkan sosok yang diusulkan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa parlemen menghormati sepenuhnya hak prerogatif Kepala Negara dalam menyikapi persoalan kursi wakil presiden ini.

"Belum tahu jadwal Presiden ketika pulang nanti karena saya tidak mengatur jadwal. Tetapi kepulangan Presiden adalah nanti malam dan apa-apa yang kemudian akan dilakukan dalam proses-proses masalah Wapres ini tentunya kita serahkan kepada Presiden dan kita sama-sama saja menunggu terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden dalam masalah penentuan Wapres. Yang pasti akan ada pertemuan lagi dengan para petinggi partai," kata Sufmi Dasco Ahmad.

2. Rapat Pleno Perdana 36 Anggota Tim Verifikasi Berkas di Senayan

Sebagai langkah persiapan administratif dan faktual, Tim Verifikasi MPR RI menggelar rapat pleno perdana di Kompleks Parlemen Senayan. Pertemuan resmi ini diselenggarakan untuk merumuskan tata cara pemeriksaan dokumen milik kandidat yang kelak diajukan secara resmi oleh Presiden. Langkah penelaahan berkas calon berpedoman pada payung hukum Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta regulasi Komisi Pemilihan Umum.

Guna menjaga kelancaran, efektivitas, dan ketertiban penelusuran data, sebanyak 36 anggota tim verifikasi dipecah ke dalam tiga Kelompok Kerja atau Pokja. Setiap pokja memiliki pembagian tugas dan wewenang khusus dalam meneliti setiap berkas lampiran yang diserahkan.

3. Uji Ketat Syarat Usia, Legalitas Ijazah, hingga Rekam Jejak Hukum di Lembaga Peradilan dan KPK

Tim pemeriksa berkas parlemen menerapkan standar pemeriksaan yang ketat terhadap seluruh persyaratan calon wakil presiden. Ruang lingkup verifikasi faktual tersebut mencakup kepatuhan batas umur, keabsahan legalitas ijazah pendidikan formal, kelayakan rancangan program kerja, hingga catatan integritas pribadi calon.

Salah satu anggota tim verifikasi cawapres menuturkan bahwa kelompok kerja dibagi secara terperinci guna mendatangi sejumlah lembaga penegak hukum secara langsung demi memeriksa rekam jejak para calon.

"Prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang keputusan KPU. Termasuk masalah persyaratan umur itu tentu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi, termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi tentang program kerjanya... dibagi tiga pokja. Misalnya kalau saya tuh tentang yang ke pengadilan, yang ke KPK gitu-gitu ya," ujar anggota Tim Verifikasi Cawapres MPR RI.

4. Panitia Khusus MPR Siapkan Dua Rancangan Keputusan Utama

Pada saat yang bersamaan, Panitia Ad Hoc MPR RI di bawah arahan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto melaksanakan rapat perdana guna menggodok rancangan tata tertib serta aspek teknis pelaksanaan sidang paripurna. Forum musyawarah panitia khusus tersebut menetapkan dua hasil keluaran pokok yang menjadi landasan sah parlemen. Hasil keluaran pertama berupa rancangan Ketetapan (TAP) MPR RI mengenai pengangkatan calon menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, sedangkan hasil keluaran kedua memuat aturan mekanisme teknis pemilihan sekaligus tata cara upacara pelantikan.

Ketua Tim Panitia Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto memaparkan bahwa kedua dokumen keputusan tersebut disusun secara cermat berlandaskan tertib hukum nasional yang berlaku.

"Rapat perdana Panitia Ad Hoc untuk pengisian jabatan kosong Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini memutuskan ya, putusannya dulu output-nya nanti... sepakat dulu sesuai dengan aturan perundangan yang ada, maka hasil yang pertama itu adalah rancangan TAP MPR RI tentang pengangkatan calon menjadi Wapres RI, itu satu. Yang kedua, itu berisi mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan," tutur Bambang Wuryanto.

5. Sidang Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Dijadwalkan Berlangsung 9 Desember 2026

Seluruh proses verifikasi faktual dan persiapan aturan teknis parlemen dirancang menuju agenda penentuan puncak di gedung dewan. Parlemen telah mengagendakan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR RI untuk melaksanakan pemilihan, pengesahan ketetapan, serta pengucapan sumpah pelantikan Wakil Presiden baru pada hari Rabu, 9 Desember 2026. Kepastian jadwal ini memberikan batas waktu yang jelas bagi seluruh perangkat kelengkapan dewan untuk merampungkan pemeriksaan berkas calon tepat waktu.

Kesiapan kelembagaan parlemen dalam mempersiapkan pengisian kekosongan kursi wakil kepala negara menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap koridor hukum konstitusi diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan nasional yang solid demi melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Cahya Hafid Abdillah

Editor : Iwan Iwe






Berita Lain



Berlangganan Newsletter

Berlangganan untuk mendapatkan berita-berita menarik dari PortalJTV.Com.

    Cek di folder inbox atau folder spam. Berhenti berlangganan kapan saja.