Menu
Pencarian


Lulus Doktor di Unair, Muhammad Nabil Perkenalkan Model IPAD untuk Benahi Kebijakan Anti-Doping

Portaljtv.com - Senin, 16 November 2026 22:20
Lulus Doktor di Unair, Muhammad Nabil Perkenalkan Model IPAD untuk Benahi Kebijakan Anti-Doping
Muhammad Nabil berhasil meraih gelar doktor di Universitas Airlangga (Unair) melalui disertasi berjudul Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia.

SURABAYA - Kebijakan anti-doping di Indonesia perlu mengedepankan perlindungan hukum dan keadilan bagi atlet. Penjatuhan sanksi terhadap atlet yang terbukti menggunakan zat terlarang tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman. Aspek proporsionalitas, pembinaan, rehabilitasi, hingga reintegrasi juga harus menjadi bagian dari sistem penanganan pelanggaran doping.

Gagasan tersebut disampaikan Muhammad Nabil dalam ujian terbuka Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), Senin (16/11). Melalui disertasi berjudul Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia, Nabil menawarkan model kebijakan Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD).

Nabil yang juga menjabat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur itu menilai, kebijakan anti-doping harus dibangun melalui pendekatan yang terintegrasi dan proporsional. Tujuannya, menjaga integritas olahraga sekaligus memastikan hak-hak atlet tetap terlindungi.

Salah satu persoalan utama yang disoroti dalam penelitian tersebut adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Berdasarkan prinsip ini, atlet bertanggung jawab memastikan tidak ada zat terlarang dalam tubuhnya.

Baca Juga :   NoLimit Beri Akses Dashboard Media Monitoring untuk 100 Mahasiswa Vokasi Unair, Nilainya Setara Rp 2 Miliar

Konsekuensinya, atlet dapat dikenai sanksi ketika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya zat terlarang, meskipun yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui bahwa zat tersebut masuk dalam daftar terlarang.

Menurut Nabil, penerapan prinsip tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Penjatuhan sanksi seharusnya mempertimbangkan konteks setiap perkara, tingkat kesalahan atlet, serta kekuatan dan keandalan bukti yang tersedia.

Berdasarkan penelitiannya terhadap sanksi yang dijatuhkan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Nabil menyoroti kecenderungan hukuman dalam kasus doping yang umumnya berkisar dua hingga empat tahun.

Baca Juga :   Mewujudkan Kampus Berdampak: Sekolah Pascasarjana UNAIR dan JTV Jajaki Kolaborasi Program "Kampus Kita"

Padahal, latar belakang pelanggaran doping tidak selalu sama. Dalam sejumlah kondisi, atlet berpotensi mengonsumsi obat, suplemen, atau produk tertentu tanpa mengetahui bahwa produk tersebut mengandung zat yang dilarang dalam olahraga.

Dampak sanksi doping juga tidak ringan. Atlet berisiko kehilangan kesempatan bertanding, gelar juara, medali, bonus, hingga karier profesional. Dampaknya bahkan dapat meluas kepada tim, cabang olahraga, dan reputasi Indonesia di tingkat internasional.

Tantangan Kebijakan Anti-Doping di Indonesia

Baca Juga :   “Strategic Risk Management” AEEC UNAIR: Organisasi Dituntut Mampu Bangkit Lebih Kuat dari Krisis

Dalam disertasinya, Nabil mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menghambat implementasi kebijakan anti-doping di Indonesia. Persoalan tersebut mencakup aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, infrastruktur pengujian, edukasi, hingga penegakan hukum.

Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya sinkronisasi daftar zat terlarang (prohibited list) dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Produk obat, pangan, herbal, suplemen, maupun produk farmasi yang telah memperoleh izin BPOM belum tentu bebas dari kandungan zat yang masuk dalam daftar terlarang anti-doping.

Baca Juga :   Innalillahi, Airlangga Pribadi Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UNAIR Meninggal Dunia

Kondisi ini berpotensi merugikan atlet, terutama ketika mereka mengonsumsi produk tanpa memahami kandungan di dalamnya. Karena itu, diperlukan koordinasi antara IADO dan BPOM untuk menyelaraskan informasi mengenai zat terlarang sekaligus menyediakan panduan yang mudah dipahami atlet.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan fasilitas pengujian doping di dalam negeri. Indonesia belum memiliki laboratorium pengujian doping yang tersertifikasi oleh World Anti-Doping Agency (WADA). Akibatnya, sejumlah pemeriksaan masih harus dilakukan di luar negeri.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pemeriksaan dan lamanya waktu pengujian. Padahal, kecepatan dan keakuratan hasil pemeriksaan menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum bagi atlet.

Baca Juga :   Update PPN Terbaru Administrasi Pajak, Wajib Pajak Harus Lebih Cermat Kelola Data

Nabil juga menyoroti perlunya penguatan independensi kelembagaan anti-doping, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi atlet perlu mendapat perhatian. Hal ini termasuk kewajiban pelaporan keberadaan atlet atau whereabouts yang menjadi bagian dari sistem pengawasan anti-doping.

Dari aspek penegakan hukum, rendahnya pemahaman atlet terhadap regulasi anti-doping juga menjadi tantangan. Tidak semua atlet memahami prosedur pemeriksaan, hak-hak dalam proses penanganan perkara, maupun mekanisme pengajuan keberatan dan banding.

Oleh karena itu, pendampingan hukum diperlukan agar proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Model IPAD Tekankan Keadilan dan Perlindungan Hak Atlet

Sebagai solusi, Nabil menawarkan model IPAD atau Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping. Model ini berlandaskan semangat olahraga atau spirit of sport, yang mencakup nilai fair play, play true, kejujuran, sportivitas, serta penghormatan terhadap hukum dan etika.

Menurutnya, kebijakan anti-doping harus mengintegrasikan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, transparansi, dan keterlibatan atlet (athlete's voice).

Dalam aspek regulasi, diperlukan harmonisasi antara ketentuan nasional, khususnya Undang-Undang Keolahragaan, dan standar internasional yang tertuang dalam World Anti-Doping Code (WADC).

Selain itu, batas antara pelanggaran anti-doping yang bersifat disipliner administratif dan penegakan hukum pidana perlu diperjelas. Pelanggaran aturan anti-doping pada dasarnya harus ditangani melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan IADO dan WADC, tanpa serta-merta mengkriminalisasi atlet.

Model IPAD juga mengusulkan dua pendekatan perlindungan hukum, yakni preventif dan represif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan bagi atlet. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mewajibkan atlet mengikuti dan lulus pendidikan anti-doping melalui program Anti-Doping Education and Learning (ADEL).

Sementara itu, pendekatan represif menitikberatkan pada penjatuhan sanksi yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Pemberian sanksi juga perlu disertai pembinaan agar atlet tetap memiliki kesempatan mengikuti program latihan dan pengembangan kemampuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak kalah penting, atlet yang menghadapi perkara doping perlu memperoleh pendampingan hukum dan psikologis. Program rehabilitasi dan reintegrasi juga diperlukan agar mereka memiliki kesempatan membangun kembali karier setelah menjalani sanksi.

IADO Perlu Diperkuat dan Independen

Nabil turut menekankan pentingnya memperkuat kemandirian kelembagaan anti-doping, khususnya IADO sebagai lembaga pengganti Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI).

Kemandirian tersebut mencakup aspek anggaran, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, penanganan perkara, hingga penegakan aturan anti-doping.

Penguatan kelembagaan juga membutuhkan keterlibatan organisasi olahraga, seperti KONI, Komite Olimpiade Indonesia, dan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, termasuk dalam upaya perlindungan atlet disabilitas.

Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menyelaraskan informasi mengenai zat terlarang, meningkatkan edukasi, serta memperkuat pengawasan dan penanganan kasus doping.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pengujian doping di dalam negeri menjadi kebutuhan penting. Indonesia perlu mengembangkan laboratorium pengujian yang memenuhi standar internasional dan memperoleh akreditasi WADA.

Kerja sama internasional juga perlu diperluas, meliputi pengujian doping, pengembangan teknologi, intelijen, investigasi, penegakan hukum, edukasi, dan pelatihan.

Penerapan Strict Liability Perlu Lebih Proporsional

Salah satu rekomendasi utama penelitian Nabil adalah perlunya penyesuaian penerapan prinsip strict liability. Prinsip tanggung jawab mutlak tetap diperlukan untuk menjaga integritas olahraga. Namun, penerapannya tidak seharusnya dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik setiap perkara.

Penanganan kasus doping perlu memperhatikan konteks pelanggaran, tingkat kesalahan atlet, serta keandalan bukti dan hasil pengujian. Atlet juga harus memperoleh akses terhadap pendampingan hukum, kesempatan mengajukan banding, dan proses pemeriksaan yang transparan.

Selain itu, prinsip praduga tidak bersalah perlu diperhatikan dalam proses penanganan perkara. Pemeriksaan harus didukung prosedur pengujian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nabil juga merekomendasikan pemulihan nama baik bagi atlet yang tidak terbukti melakukan pelanggaran doping.

Dalam penelitiannya, ia merumuskan sembilan aspek perlindungan melalui konsep Catur Dharma Nawa Proteksi. Konsep tersebut mencakup diferensiasi penerapan strict liability berdasarkan kasus per kasus, penguatan prinsip praduga tidak bersalah, regulasi yang adil dan proporsional, kemandirian kelembagaan, edukasi, pendampingan hukum dan psikologis, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemeriksaan doping yang objektif dan transparan.

Melalui model IPAD, Nabil berharap kebijakan anti-doping di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen pemberantasan penggunaan zat terlarang, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hukum dan masa depan atlet.

Sebab, menjaga integritas olahraga tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada atlet yang melanggar. Sistem anti-doping juga harus memastikan atlet memperoleh edukasi, perlindungan, proses hukum yang adil, serta kesempatan memperbaiki diri dan kembali berkarier di dunia olahraga.

Editor : Guntur Nara






Berita Lain



Berlangganan Newsletter

Berlangganan untuk mendapatkan berita-berita menarik dari PortalJTV.Com.

    Cek di folder inbox atau folder spam. Berhenti berlangganan kapan saja.