JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bersama tim penasihat hukumnya memberikan keterangan terbuka kepada awak media seusai menjalani agenda persidangan. Febrie memaparkan catatan mendasar mengenai jalannya proses peradilan, pembuktian materiil perkara, keabsahan alat bukti, hingga integritas koordinasi antarlembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam penjelasannya, mantan pejabat kejaksaan ini menilai penetapan status tersangka terhadap dirinya sarat dengan indikasi kriminalisasi yang berakar dari kerja penindakan kasus korupsi besar yang pernah ia pimpin sebelumnya.
Untuk menguraikan fakta pembuktian di muka sidang dan berbagai kejanggalan prosedur yang disorot oleh pihak pembela, berikut lima poin utama dari pernyataan Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya:
1. Dugaan Kriminalisasi dan Posisi Penonton di Hadapan Puluhan Saksi
Febrie Adriansyah menilai proses hukum yang menimpanya patut dicermati secara kritis oleh publik luas sebagai bentuk pembalasan atas langkah pemberantasan korupsi di lingkungan kejaksaan. Kejanggalan tersebut dirasakannya secara langsung selama jalannya persidangan yang telah menghadirkan puluhan saksi di hadapan majelis hakim. Febrie mengaku hanya ditempatkan sebagai penonton karena tidak memiliki hubungan atau komunikasi apa pun dengan orang-orang yang dihadirkan penuntut umum.
"Ini sudah berapa saksi tadi, sampai saat ini sudah ada 23 saksi... nah saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal, apalagi saya menghubungi," kata Febrie Adriansyah seusai persidangan.
2. Terbukti Nihil Aliran Dana Rp300 Miliar dan Modus Pencatutan Nama
Fakta yang terungkap di meja hijau menegaskan bahwa tuduhan penerimaan gratifikasi atau suap terhadap dirinya tidak didukung oleh bukti aliran keuangan. Tim kuasa hukum Febrie menyatakan bahwa dari transaksi senilai Rp300 miliar yang diteliti selama persidangan, tidak ditemukan sepeser pun dana yang mengalir atau ditujukan kepada kliennya.
"Setidaknya yang sudah berhasil dibuktikan itu sekitar 300 miliar, berhasil dibuktikan bahwa tidak ada dari 300 miliar itu yang diterima atau sampai atau diperuntukkan untuk Pak Febri Adriansyah," ujar tim kuasa hukum Febrie Adriansyah.
Mengenai pencantuman namanya oleh saksi tertentu, Febrie mengklarifikasi bahwa hal tersebut merupakan aksi pencatutan sepihak oleh oknum bernama Feri yang memanfaatkan situasi untuk memeras uang. Berdasarkan pengalaman bertugas sebagai penyidik selama tiga dasawarsa, Febrie menegaskan bahwa praktik penumpang gelap yang menjual pengaruh aparat memang kerap muncul dalam penanganan perkara besar.
3. Keretakan Koordinasi dan Penyadapan Antar-Aparat Penegak Hukum
Febrie secara terbuka menyesalkan adanya keretakan koordinasi di kalangan institusi penegak hukum, khususnya terkait aksi pengawasan rahasia atau penyadapan antarlembaga. Ia menilai perlengkapan intelijen yang dibeli menggunakan anggaran negara seharusnya diarahkan untuk memburu pelaku kejahatan, bukan justru dimanfaatkan untuk memata-matai sesama penegak hukum dari belakang.
"Tapi ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata nyadap kita dari belakang, wah berat... berat sekali kok begitu. Nah, kita ingin ini berjalan fair dan rekan-rekan cermati ujungnya," tutur Febrie.
4. Jejak Pembuntutan Sejak Insiden Anggota Densus di Kawasan Cipete
Tekanan dan pengawasan tertutup yang dialaminya diduga telah berlangsung lama sebelum dirinya resmi diproses hukum. Febrie mengungkapkan bahwa indikasi operasi pengawasan terhadap gerak-geriknya telah terdeteksi sejak terjadinya insiden penangkapan personel Detasemen Khusus di kawasan Cipete pada tahun 2024 oleh tim pengamanannya.
"Kejadian awal di Cepete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh ya pengamanan saya, itu kan sudah pasti. Itu pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 kejadian itu," ungkap Febrie.
5. Keabsahan Bukti Elektronik Sebelum Terbitnya Laporan Polisi Resmi
Tim penasihat hukum Febrie mempermasalahkan keabsahan perolehan barang bukti elektronik oleh penyidik yang dinilai melanggar tata tertib hukum acara pidana serta ketentuan undang-undang. Pembela hukum menyoroti fakta bahwa penyidik mengeklaim telah melakukan penyelidikan sejak Agustus 2025, padahal Laporan Polisi sebagai dasar legalitas penindakan hukum formal baru diterbitkan pada tahun 2026.
"Ternyata menurut pihak penyidik waktu itu telah dilakukan penyelidikan dari Agustus 2025, tapi laporan polisinya baru dibuat 2026. Selama proses itu jika ada penyadapan, ada barang-barang bukti elektronik, bagaimana hukumnya mendapatkannya? Karena harus ada pro justitia. Kalau belum ada laporan polisinya, bagaimana barang-barang itu bisa sah didapat?" tegas tim kuasa hukum Febrie.
Rangkaian pembelaan dan fakta persidangan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum secara berimbang bagi masyarakat. Pihak Febrie Adriansyah mendesak seluruh proses pembuktian di pengadilan dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan guna menguji kebenaran materiil atas setiap dakwaan yang diajukan.
Penulis : Cahya Hafid Abdillah
Editor : Iwan Iwe



















