PROBOLINGGO - Gelombang rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali bergulir. Sebanyak 209 aparatur sipil negara (ASN), mulai pejabat eselon II hingga IV, dimutasi dalam pelantikan yang digelar di Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan, Jumat (20/11/2026) sore.
Dari ratusan ASN yang mengalami pergeseran jabatan, salah satu yang menjadi perhatian adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi.
Setelah sukses menggelar Seven Beaches Festival, Heri justru mendapat penugasan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dalam rotasi kali ini, selain pejabat struktural eselon II hingga IV, Pemkab Probolinggo juga melakukan pergantian terhadap 89 kepala sekolah dan 21 kepala puskesmas. Tercatat, ada 12 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut mengalami pergeseran jabatan.
Baca Juga : Tak Ada Waktu Berleha-leha! Nurochman Desak Pejabat Baru Segera Buktikan Kinerja
Pelantikan dipimpin langsung Bupati Probolinggo Muhammad Haris, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jatikusuma dan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto.
Bupati yang akrab disapa Gus Haris tersebut menegaskan, mutasi bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari evaluasi dan penataan organisasi berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Menurut Haris, penilaian terhadap pejabat tidak hanya dilakukan melalui laporan administratif. Pemantauan langsung di lapangan serta masukan dari berbagai jajaran juga menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan pejabat.
Baca Juga : Rombak 154 Pejabat, Nurochman Gebrak Birokrasi Batu Tinggalkan Budaya Kerja Seremonial!
"Setiap kali kami turun, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita evaluasi," ungkap Haris.
Ia memastikan, penataan jabatan kali ini bukan menjadi akhir dari proses evaluasi birokrasi. Pemerintah daerah akan terus memantau kinerja pejabat, terutama mereka yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.
"Ini prinsipnya bukan hasil akhir. Ini akan terus kita evaluasi, kita upayakan, terutama di dalam pelayanan kesehatan supaya bisa lebih maksimal," tegasnya.
Baca Juga : Sekda Kota Blitar Diganti, Priyo Digeser Jadi Staf Ahli
Haris juga memberikan peringatan keras kepada ASN agar tidak mencoba memanfaatkan proses mutasi untuk kepentingan pribadi, terlebih dengan menggunakan uang demi memperoleh jabatan.
Bahkan, di hadapan para pejabat, Haris melontarkan pernyataan tegas dengan menggunakan istilah 'menenggelamkan' bagi siapa pun yang mencoba bermain dalam proses penempatan jabatan.
"Kalaupun nanti ada yang nyari-nyari duit dari jabatan ini, sekalian kita tenggelamkan di sini," ujar Haris.
Baca Juga : Gerak Cepat! 8 OPD di Trenggalek Langsung Diisi PLT Usai Mutasi JPT
Dalam evaluasi birokrasi tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Bupati. Haris menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari penanganan stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga peningkatan kualitas pelayanan puskesmas.
Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di tingkat kabupaten. Diperlukan penguatan manajemen dan kinerja sumber daya manusia hingga tingkat pelayanan paling bawah.
"Kita punya banyak PR, mulai dari stunting, kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari pelayanan kesehatan yang ada di 33 puskesmas. Kita punya target ke sana," katanya.
Baca Juga : Rotasi Usai Halalbihalal, Mas Ipin Lantik 9 Pejabat Sekaligus
Selain kesehatan, penempatan kepala sekolah juga menjadi bagian dari evaluasi. Haris menginginkan seluruh satuan pendidikan memiliki manajemen yang berjalan baik sehingga proses pendidikan tidak terganggu akibat kekosongan atau persoalan kepemimpinan.
"Namun ini upaya kita agar manajemen di sekolah tetap berjalan dengan baik," jelasnya.
Ke depan, Haris bahkan berencana mengubah pola pelantikan pejabat agar lebih sederhana dan melibatkan masyarakat. Ia ingin publik tidak hanya menyaksikan pejabat ketika menerima sumpah jabatan, tetapi juga ikut mengawasi kinerja mereka setelah mendapatkan amanah.
"Saya ingin mengakhiri sumpah jabatan model begini. Ke depan saya ingin bersama masyarakat dengan kesederhanaan, mengurangi seremoni. Jadi masyarakat ikut menyaksikan siapa saja yang disumpah saat itu, dan ke depan mereka juga ikut menyaksikan apakah bisa bekerja atau tidak," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jatikusuma menyatakan, DPRD memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk kinerja pejabat yang mengalami rotasi.
Menurut Oka, pengawasan selama ini dilakukan melalui komisi-komisi DPRD, rapat kerja, audiensi, hingga rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah.
Melalui berbagai forum tersebut, DPRD dapat mengetahui sejauh mana program pemerintah berjalan, termasuk persoalan dan kendala yang dihadapi masing-masing OPD.
"Kita juga punya komisi yang memberikan laporan kepada kita semua. Biasanya bisa terlihat kinerjanya dalam setiap rapat, dalam setiap audiensi, maupun rapat dengar pendapat, baik itu terkait anggaran dan sebagainya," ujar Oka.
Ia mengatakan, DPRD juga telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah terkait evaluasi dan penempatan pejabat. Sebagai mitra pemerintah, DPRD berharap kebijakan rotasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oka menegaskan, pejabat yang baru dilantik tidak akan lepas dari pengawasan legislatif. DPRD akan melihat langsung bagaimana kinerja mereka setelah menempati jabatan baru.
"Yang hari ini dilantik tentu akan kita pantau terus. Nanti kita akan bertemu kembali di ruang DPRD untuk melihat bagaimana kualitas dan kinerjanya, apakah sudah sesuai atau tidak," ungkapnya. (*)
Editor : M Fakhrurrozi

















