SURABAYA - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur akan turun ke jalan pada Kamis (28/8/2025). Aksi yang dipusatkan di Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, serta Kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura ini akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Dalam aksinya, buruh membawa tujuh tuntutan besar. Pertama, mereka mendesak penghapusan sistem outsourcing dan menolak upah murah yang dinilai merugikan pekerja. Kedua, buruh meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen dari UMK 2025.

Tuntutan ketiga adalah penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan membentuk Satgas PHK. Keempat, buruh menekan pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Mereka meminta batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.

Kelima, buruh juga menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa omnibuslaw. Tuntutan keenam adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi. Terakhir, ketujuh, mereka mendorong revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.

Baca Juga :   Ini 3 Tuntutan Driver Gojek dalam Aksi Unjuk Rasa di Surabaya

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). KSPI Jawa Timur memperkirakan sedikitnya 3.000 buruh dari berbagai daerah industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban akan bergabung dalam aksi dengan konvoi dari Jalan Ahmad Yani menuju Kantor Gubernur Jawa Timur.

Secara nasional, aksi buruh juga akan berlangsung serentak di 38 provinsi dengan titik konsentrasi utama di DPR RI Senayan dan Istana Negara Jakarta. Partai Buruh menyebut gelombang demonstrasi ini sebagai momentum untuk menekan pemerintah agar segera memenuhi aspirasi pekerja.

Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah jalur protokol Surabaya yang akan dilintasi massa. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan sepanjang rute konvoi menuju pusat pemerintahan Jawa Timur. (*)