MAGETAN - Kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada program literasi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan ikut menyusut.

Kondisi tersebut berdampak pada terhentinya program pengadaan dan distribusi buku baru ke perpustakaan desa.

Program penambahan koleksi buku untuk perpustakaan desa di Kabupaten Magetan kini harus dihentikan. Sedikitnya 153 perpustakaan desa tidak lagi mendapatkan bantuan buku baru seiring terbatasnya anggaran yang diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, Endang Ambarwati, menjelaskan kondisi tersebut tidak lepas dari berkurangnya Dana Alokasi Khusus atau DAK nonfisik yang bersumber dari Perpustakaan Nasional.

Baca Juga :   Minat Baca Terus Tumbuh, Namun Koleksi Buku Terkendala Efisiensi

Pada 2025, alokasi anggaran yang diterima masih berada di kisaran Rp1,1 miliar. Anggaran tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai program literasi, termasuk pengadaan dan penyaluran buku ke perpustakaan desa.

Namun, memasuki 2026, alokasi tersebut turun hampir setengah menjadi sekitar Rp600 juta.

Keterbatasan dana membuat Dinas Arpus Magetan tidak lagi menganggarkan pengadaan buku baru sekaligus menghentikan sejumlah program literasi yang sebelumnya berjalan. Bahkan, alokasi anggaran untuk 2027 diperkirakan kembali menurun menjadi sekitar Rp500 juta.

Dengan kondisi tersebut, program bantuan buku bagi perpustakaan desa belum dapat dilanjutkan.

Selain perpustakaan desa, keterbatasan anggaran juga berdampak pada koleksi di perpustakaan daerah. Penambahan maupun pembaruan buku bacaan dipastikan belum dapat dilakukan seperti sebelumnya.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga minat baca masyarakat di tengah terbatasnya dukungan anggaran.

Dinas Arpus Magetan kini berupaya mempertahankan program literasi yang masih memungkinkan dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sementara itu, perpustakaan desa yang selama ini menjadi salah satu akses masyarakat terhadap bahan bacaan diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan menggunakan koleksi yang sudah tersedia.

Pemerintah daerah juga dituntut mencari alternatif agar keterbatasan anggaran tidak sampai berdampak pada menurunnya budaya literasi masyarakat.