PAMEKASAN - BPJS Kesehatan menggelar Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan mencatat capaian positif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025. Sepanjang tahun 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa dan capaian itu meningkat dari tahun 2024 yaitu 207,1 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.  Capaian tersebut menempatkan 30 provinsi dan 407 kabupaten/kota telah memenuhi target Universal Health Coverage (UHC).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan tema Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, "JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat", menggambarkan peran strategis Program JKN dalam memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus membawa dampak pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Program JKN merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari prioritas bapak Presiden untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Prihati Pujowaskito, Kamis (2/7/2026). 

Menurutnya, BPJS Kesehatan terus menjalankan transformasi organisasi dengan mengedepankan nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovasi. Efisiensi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penghematan biaya operasional, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan memberi nilai tambah bagi peserta.

Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan didukung jaringan pelayanan yang luas, mulai dari kantor cabang di seluruh Indonesia hingga layanan digital seperti Mobile JKN, PANDAWA melalui WhatsApp, Care Center 165, serta layanan video conference (VIOLA). Berbagai kanal tersebut dimanfaatkan jutaan peserta untuk mengakses layanan administrasi maupun informasi secara lebih mudah.

Dalam aspek pembiayaan, pendapatan iuran JKN sepanjang 2025 mencapai Rp176,72 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp165,34 triliun. Tingkat kolektibilitas iuran juga mencapai 99,17 persen, menunjukkan kepatuhan peserta yang terus membaik.

"Dana iuran ini digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan kesehatan berbiaya tinggi, seperti operasi jantung, transplantasi ginjal, hingga kemoterapi kanker yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah per pasiin," tuturnya. 

BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 23.770 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 3.194 rumah sakit, serta lebih dari 6.10 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

Sepanjang 2025, pemanfaatan layanan JKN mencapai 725,3 juta kali, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 673,9 juta kali. Artinya, setiap hari terdapat sekitar 1,9 juta pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta JKN.

" Jadi banyak masyarakat yang tergantung pada JKN  untuk berobat dan apalagi jika penyakitnya berbaya mahal atau butuh waktu pengobatan yang panjang dan ini  harus tetap kita pertahankan dan meningkatkan program berdepan," katanya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat menilai Public Expose menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas pengelolaan dana Program JKN.

"Ini bukan hanya memenuhi kewajiban, akutabilitas, tapi juga menjadi media untuk menunjukkan bagaimana yang dipercayakan oleh masyarakat telah ditelola secara bertanggungjawab dan profesional oleh kita semua," kata Stevanus. 

Stevanus juga mengapresiasi berbagai capaian BPJS Kesehatan sepanjang 2025, di antaranya kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) atas laporan keuangan, menjaga kondisi Dana Jaminan Sosial tetap sehat, mempertahankan predikat kinerja sangat baik, serta meningkatkan Indeks Kepuasan Peserta dari 92,1 pada 2024 menjadi 92,9 pada 2025.

Meski demikian, BPJS Kesehatan diingatkan untuk terus menjaga keberlanjutan pembiayaan program, memperluas kepesertaan aktif, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Dewan Pengawas akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif agar BPJS Kesehatan mampu memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui Program JKN," tutupnya. (*/MH).