SIDOARJO - Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan yang cukup mengkhawatirkan. Hingga April 2026, tercatat akumulasi kasus di Kota Delta ini telah menembus angka 7.129 orang. Kondisi ini langsung memantik sorotan tajam dari DPRD Sidoarjo.

Tren kenaikan ini terbilang cepat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, per Desember 2025 jumlah kasus berada di angka 6.914. Artinya, hanya dalam kurun waktu empat bulan saja, terjadi ledakan 215 kasus baru.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat fenomena ini. Pria yang akrab disapa Cak Dhamroni itu mendesak agar Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama OPD terkait segera memetakan wilayah sebaran secara berkala guna melakukan intervensi cepat.

Dari pemetaan makro, terungkap ada dua wilayah yang menyumbang angka kasus terbesar di Sidoarjo.

Baca Juga :   Alarm Merah! Kasus HIV/AIDS di Sidoarjo Tembus 7.129 Orang, Dua Kecamatan Ini Jadi Penyumbang Terbanyak

"Dari 7.100 sekian kasus itu, saya minta dipetakan wilayah mana yang menjadi penyumbang terbesar. Ada dua kecamatan, yakni Porong dan Krian. Itu harus menjadi fokus utama pemerintah daerah," tegas Dhamroni. 

Politisi senior PKB ini menilai penambahan ratusan kasus dalam hitungan bulan bukanlah persoalan biasa. "Ini tentu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai Sidoarjo masuk dalam kategori daerah darurat HIV/AIDS," imbuhnya.

Cak Dhamroni memahami bahwa data medis penderita HIV/AIDS bersifat rahasia dan dilindungi kode etik. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan pemda kendur dalam melakukan pemetaan dan mitigasi di lapangan.

Baca Juga :   Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Sidoarjo Bersama Forkopimda Bagikan Tiga Ton Beras ke Warga

Sesuai aturan medis, Dhamroni tambahan data by name by address penderita tetap dirahasiakan demi privasi pasien. Selain itu pendataan berkala dan pemetaan wilayah wajib diperketat sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan yang presisi.

DPRD Sidoarjo menekankan bahwa perang melawan penyebaran HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinkes atau komunitas relawan peduli HIV/AIDS saja. Sifat penyebaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun membutuhkan kerja keroyokan.

Langkah Strategis DPRD Sidoarjo yakni melalui sinergi antar OPD, kolaborasi lintas dinas untuk menyisir faktor-faktor pemicu di wilayah rentan, serta edukasi masif dengan menggencarkan sosialisasi pencegahan ke masyarakat luas, khususnya kelompok produktif harus dilakukan. 

Baca Juga :   Dua Dekade Lumpur Sidoarjo, Pakar ITS Tekankan Urgensi Biomonitoring

Selain pula dengan deteksi dini & pendampingan dengan memperbanyak skrining kesehatan dan memberikan pendampingan psikologis maupun medis bagi kelompok rentan. (Bagoes Ri)