PACITAN - Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan memastikan hingga saat ini belum menerima pengajuan bantuan dropping air bersih dari pemerintah desa maupun kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, mengatakan belum adanya pengajuan menunjukkan kondisi di lapangan masih terkendali. Meski demikian, BPBD telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila krisis air bersih mulai terjadi. "Posisi sampai saat ini belum ada pengajuan, baik dari pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan kepada kami," kata Erwin Jumat (17/07) siang.

Sebagai langkah awal, BPBD menggunakan data kejadian kekeringan dalam dua tahun terakhir sebagai dasar pemetaan wilayah rawan. Data tersebut kemudian dipadukan dengan informasi dari Dinas PUPR dan Bappeda terkait pembangunan sarana penyediaan air bersih, seperti sumur bor maupun instalasi pengelolaan air lainnya.

Menurut Erwin, keberadaan fasilitas seperti Pamsimas maupun jaringan Perumda tidak serta-merta menjamin suatu wilayah terbebas dari ancaman kekeringan. "Daerah yang sudah memiliki instalasi pengelolaan air belum tentu 100 persen aman dari kekeringan, karena debit air dari sumbernya juga belum tentu mencukupi," ujarnya.

Baca Juga :   Perubahan APBD 2026 Pacitan Disahkan, Belanja Daerah Tembus Rp1,638 Triliun

Ia menegaskan, setiap permohonan dropping air bersih nantinya akan melalui proses asesmen terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar mengalami krisis air. "Kalau ada pengajuan dari desa, akan kami asesmen terlebih dahulu. Kalau memang sudah layak dalam artian mengalami krisis air, tentu akan kami bantu," jelasnya.

Untuk penanganan kekeringan, BPBD juga telah menyiapkan skema pendanaan melalui kolaborasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Erwin menjelaskan, besaran anggaran belum ditetapkan karena bergantung pada mekanisme BTT yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun BPBD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan.

Baca Juga :   Petik Laut Warnai HUT ke-28 PAN di Pacitan, Nelayan dan Warga Diajak Tasyakuran

"Kalau bicara anggaran, BTT itu nanti tergantung TAPD. Yang jelas dari provinsi syaratnya harus ada pendampingan dari BTT kabupaten. Itu sudah kami komunikasikan dengan Pak Sekda dan sudah oke," katanya.

Selain menyiapkan dukungan anggaran, BPBD juga telah melakukan perbaikan armada tangki air serta memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait agar penyaluran bantuan dapat dilakukan segera ketika dibutuhkan.

"Persiapan kami insyaallah sudah siap. Mulai dari perbaikan armada, koordinasi dengan OPD terkait, TAPD, hingga BPBD Provinsi sudah kami lakukan. Tinggal menunggu jika ada pengajuan, kami langsung bergerak," ucap Erwin.

Baca Juga :   46 Satuan Drumband Ramaikan Pacitan Night Marching Parade 2026, Jadi Ruang Pembinaan Generasi Muda

Berdasarkan pemetaan sementara, sejumlah wilayah yang sebelumnya kerap terdampak kekeringan diperkirakan masih menjadi daerah yang perlu diwaspadai, di antaranya Kecamatan Kebonagung, Pacitan, dan Donorojo. Namun, BPBD memastikan pemetaan akan terus diperbarui mengikuti kondisi di lapangan selama musim kemarau berlangsung. (Edwin Adji)