Setelah tiga kali mencalonkan diri, Prabowo Subianto kini resmi menjabat sebagai Presiden RI ke-8. Pengangkatannya ini membawa harapan baru dalam menjaga dan memperbaiki integritas pemerintahan. Presiden terpilih ini konsisten menyampaikan komitmennya dalam memberantas korupsi di setiap pidato.

"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana," tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra, Sabtu, 31 Agustus 2024. Sikap tegas pemimpin yang geram terhadap korupsi ini membangkitkan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini hanya bisa diam menyaksikan perilaku korup.

Korupsi: “Vitamin” Harian di Meja Birokrasi

Korupsi mencakup berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di Indonesia, masalah ini menjadi perhatian serius dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, perilaku korup sering kali dianggap sebagai “asupan wajib” bagi beberapa pejabat birokrasi, seolah lebih ampuh daripada vitamin C dalam menjaga “kesehatan” jaringan mereka.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilansir oleh kompas.com, terdapat 731 kasus korupsi pada tahun 2023. Meskipun jumlah kasus meningkat, kerugian yang diakibatkan justru berkurang dari tahun sebelumnya. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi para pejabat bahwa sekecil apapun tindakan salah, tak sepatutnya dilakukan. Bukankah sudah cukup banyak aib yang kita tanggung selama ini?

Kasus-kasus yang terungkap ini membuat kita merasa senang sekaligus kecewa. Di satu sisi, kita senang karena semakin banyak kasus korupsi yang terungkap. Di sisi lain, jumlah kasus yang terus meningkat menunjukkan betapa dalam korupsi mengakar di tubuh birokrasi. Ironisnya, setiap kali ada kasus baru, bangsa ini harus menanggung rasa malu di hadapan dunia, seolah memberi “contoh teladan” tentang bagaimana jabatan disalahgunakan. Sementara itu, rakyat hanya bisa berharap dan menanggung rasa sakit akibat ulah segelintir pejabat yang lupa diri.

Kasus Korupsi Terus Bertambah, Apakah Kita Masih Kaget?

Setiap tahun, berita kasus korupsi terus bermunculan. Masyarakat seolah terjebak dalam siklus yang tak berujung. Kini, banyak yang mulai kebal mendengar berita pejabat publik terjerat kasus korupsi. Seringnya kasus baru muncul, membuat masyarakat terbiasa mendengar kabar korupsi yang bergulir setiap tahun.

Beberapa contoh terbaru termasuk kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2019 dan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus-kasus seperti ini membuat kita merasa mengharapkan pemerintahan yang benar-benar bersih ibarat mengejar fatamorgana di tengah padang pasir.

Rasa kepercayaan masyarakat pun semakin terkikis, terutama ketika tokoh publik yang dianggap sebagai panutan ternyata terlibat kasus korupsi. Di era pemerintahan Prabowo, integritas pemerintahan diharapkan bisa kembali dibangun dengan pengusutan kasus-kasus korupsi yang bahkan terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Era Baru, Harapan Baru

Banyak masyarakat mendukung langkah tegas yang diambil pemerintahan baru ini, terutama mengingat komitmen Prabowo dalam berbagai pidatonya. Meski masa pemerintahannya masih seumur jagung, kejaksaan di bawah kepemimpinannya telah mulai aktif dalam menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin kali ini kita boleh berharap, namun tetap realistis. Setelah berkali-kali mendengar janji serupa dari pemimpin yang berbeda, masyarakat diharapkan tetap berprasangka baik, agar harapan menuju pemerintahan yang bersih benar-benar bisa terwujud. (*)