JAKARTA - Aksi demonstrasi besar mewarnai berbagai daerah dan secara daring di Indonesia pada pekan lalu. Kekecewaan dan kemarahan rakyat semakin meluap dengan adanya korban jiwa di beberapa daerah.

Pemerintah kemudian memberikan respons atas aksi yang terjadi untuk memenuhi tuntutan tersebut melalui keterangan yang disampaikan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Kendati demikian, masyarakat merasa tidak puas dengan hal tersebut. Kini, muncul unggahan yang ramai dan viral di media sosial dengan judul "17+8 Tuntutan Rakyat. Transparansi. Reformasi. Empati."

Unggahan ini berisi rangkuman berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial. Secara rinci, ada 17 tuntutan yang harus dipenuhi dengan deadline selama sepekan hingga Sabtu, 5 September 2025.

Baca Juga :   TNI, Polri, dan Pemkot Kediri Gelar Patroli Besar Pasca Kerusuhan

Sementara, terdapat 8 tuntutan jangka panjang dalam waktu setahun hingga 31 Agustus 2026. Tuntutan ini ditujukan kepada berbagai elemen pemerintahan mulai dari presiden, DPR, hingga TNI dan Polri.

Daftar 17 tuntutan rakyat yang harus dipenuhi dalam sepekan hingga Sabtu, 5 September 2025.

Tugas Presiden Prabowo

Baca Juga :   Suka Film Militer? Ini Rekomendasi Film Militer Yang Seru Abis!

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kuniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik Bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Baca Juga :   Fakta Penembakan 3 Polisi di Lampung, Gerebek Sabung Ayam hingga Keterlibatan Oknum TNI

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taat SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam keamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di Indonesia.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

Daftar 8 tuntutan rakyat dalam jangka waktu setahun hingga 31 Agustus 2026

Baca Juga :   Lanal Banyuwangi Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Panitia Seleksi Calon Tamtama

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Baca Juga :   Satgas TMMD ke 122 Kodim 0809 Kediri Bangun Sumur Bor Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Warga

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor. 

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dan proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI. 

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekpresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman seta Kompolnas. 

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan 

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarkat adat dan lingkungan. Evalkusasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruhm evaluasuai adut tatak keloloa Dananatara an BUMN. 

Dalam penutupnya, 17+8 Tuntutan Rakyat ini memberikan pesan kuat kepada pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan, 'Kami Menunggu. Buktikan Suara Rakyat Didengar.'