SURABAYA - Integrasi layanan karantina dinilai mampu menekan biaya logistik di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem distribusi barang.

Sejumlah kajian nasional dan regional menunjukkan biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, sehingga upaya efisiensi menjadi kebutuhan mendesak.

Masalah ini juga kerap dikeluhkan pelaku usaha karena berdampak pada panjangnya rantai distribusi dan tingginya biaya pergerakan barang.

Dalam konteks tersebut, pendekatan berbasis kawasan yang menghubungkan layanan karantina, logistik, dan perdagangan dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mempercepat arus barang lintas wilayah.

Pendekatan ini sekaligus mendorong perbaikan efisiensi rantai pasok dan sistem distribusi nasional agar lebih terintegrasi dan berdaya saing.

Direktur Utama PT Jatim Grha Utama, Mirza Muttaqien, meraih PWI Award 2026 dalam peringatan Hari Pers Nasional tingkat Jawa Timur atas dorongannya dalam penguatan integrasi karantina tersebut.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, pada 16 April 2026 di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, mengatakan integrasi karantina menjadi salah satu solusi atas persoalan klasik dalam sistem distribusi nasional.

“Inisiatif ini tidak hanya memperkuat konektivitas antar sektor, tetapi juga menghadirkan efisiensi dalam proses distribusi barang,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi karantina membuat proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terkoordinasi.

“Kami menilai langkah ini telah menjawab tantangan klasik, yakni tingginya biaya distribusi dan panjangnya rantai pasok,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMD dan Badan Karantina Indonesia dalam memperkuat sistem distribusi yang lebih efisien dan terintegrasi.

Model ini dinilai berpotensi direplikasi di berbagai daerah untuk memperlancar arus barang serta mendukung kegiatan ekspor, impor, dan perdagangan antar pulau.

Sementara itu, Mirza Muttaqien menyampaikan bahwa fokus utama dari inisiatif ini adalah memastikan sistem berjalan lebih terhubung.

“Yang kami dorong adalah integrasi layanan dalam satu sistem yang lebih tertata agar efisiensi dapat tercapai dan distribusi barang menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus mendukung visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Integrasi karantina ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menekan biaya distribusi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat sistem distribusi nasional yang lebih terintegrasi dan berdaya saing, seiring meningkatnya kebutuhan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. (*)