SURABAYA - Penutupan jalur Gumitir di Banyuwangi selama dua bulan, mulai 24 Juli hingga 24 September 2025 mendapat perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, penutupan jalur yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi ini memicu gelombang protes dari pelaku usaha di Jawa Timur. 

Mahdi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim menilai penutupan jalur gumitir mengakibatkan kemacetan panjang dan lumpuhnya jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Akibatnya, para pengusaha ekspedisi dan angkutan mengalami kerugian besar.

 "Dampaknya luar biasa! Penyeberangan lumpuh, macetnya minta ampun," ungkap Mahdi kepada portaljtv.com, Jumat (25/7/2025).

Politisi PPP ini menyoroti kurangnya persiapan pemerintah sebelum penutupan jalur vital tersebut. 

Baca Juga :   Khofifah Tidak Terlibat Kasus Dana Hibah DPRD Jatim, Ini Argumen MAKI Jatim

"Seharusnya jalur dibuka dulu, baru diperbaiki. Jangan sampai ekonomi masyarakat, khususnya di Banyuwangi, terganggu," tegasnya.

Hari pertama penutupan saja, lanjunya, sudah menimbulkan kemacetan hingga belasan jam di jalur Pantura. 

"Truk-truk besar pengangkut logistik terjebak dari Waduk Bajulmati hingga Pelabuhan Ketapang. BBPJN Jawa Timur-Bali menutup jalur Gumitir (ruas Sumberjati – batas Kabupaten Banyuwangi di Km 233+500) untuk preservasi jalan," terangnya..

Baca Juga :   Massa RPKR Tuntut Badan Kehormatan DPRD Jatim Nonaktifkan Zainiye

Mahdi mendesak pemerintah memberikan solusi bagi pelaku usaha yang terdampak. 

"Pemerintah harusnya memberikan solusi sebelum menutup jalur ini. Jangan sampai ekonomi masyarakat terganggu!" serunya. Ke depan, perencanaan yang matang dan solusi komprehensif sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif serupa pada proyek perbaikan infrastruktur lainnya. (*)