SURABAYA - Rapat Paripurna DPRD Jatim diwarnai interupsi terkait persoalan pengadaan seragam yang dikeluhkan masyarakat. DPRD sangat menyayangkan sekolah negeri yang dibiayai APBD malah membebani masyarakat. Dewan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim harus melakukan evaluas mulai dari proses PPDB hingga terkait pengadaan seragam sekolah. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Blegur Prijanggono menyayangkan persoalan pengadaan seragam sekolah yang membebani masyarakat. Padahal sekolah-sekolah negeri dibiayai oleh dana APBD

“Sekolah negeri merupakan sekolah yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga fasilitas-fasilitas tersebut harusnya sudah dipermudah oleh pemerintah. Seperti menyediakan prasarana seperti pakaian dan lain-lain,” tutur Blegur Prijanggono.

“Jangan membebani masyarakat karena mereka sudah terbebani dengan adanya masalah kesejahteraan lainnya. Jadi, sekolah negeri yang dibiayai APBD harus lebih mempermudah masyarakat mendapatkan fasilitas yang semestinya,” imbuhnya.

Baca Juga :   POPDA dan Peparda Jatim 2024 Resmi Dibuka, Harapan Besar Lahirkan Atlet Potensial Jawa Timur

Anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, Zeiniye, meminta Disdik Jatim melakukan evaluasi. Zeineye meminta Disdik segera turun ke lapangan.

“Dinas Pendidikan Provinsi memiliki UPT pendidikan di tiap cabang, maka harus bergerak untuk melakukan identifikasi beberapa persoalan yang mungkin mirip dengan kondisi Tulungagung,” ujar Zeiniye.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menegaskan tidak ada paksaan pada siswa untuk membeli seragam di sekolah. Pihaknya akan menurunkan tim investigasi untuk menelusuri persoalan pengadaan seragam tersebut. 

Baca Juga :   Adhy Karyono Lantik Pj. Bupati Pasuruan dan Pj Walikota Probolinggo

“Tidak ada pemaksaan untuk siswa baru membeli seragam khusus di sekolah, ataupun karena anjuran pihak Disdik. Kami sudah menyatakan bahwa hal ini tidak diwajibkan. Bahkan dalam sebulan, silakan menggunakan seragam yang ada,” papar Adhy Karyono.

Adhy pun juga menyadari bahwa siswa berasal dari berbagai kalangan ekonomi menjadi salah satu faktor untuk tidak mewajibkan para siswa-siswi baru membeli seragam khusus kepada pihak sekolah. (Dewi Imroatin)