SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini tidak mengalami kenaikan.

Namun, Wali Kota Eri Cahyadi tetap memberikan pesan tegas kepada para pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lain. Ia meminta mereka jujur melaporkan pajak yang menjadi kewajiban.

"Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” kata Eri, Jumat (15/8/2025).

Eri menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan sepenuhnya untuk membangun Kota Surabaya. Kejujuran dalam pembayaran pajak disebut penting untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya tetap mempertahankan program pro-rakyat seperti bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).

“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.

Menurut Eri, membayar pajak dengan jujur adalah wujud gotong royong yang diajarkan Pancasila dan nilai-nilai agama.

"Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan," katanya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Eri mengungkapkan Pemkot dan DPRD memilih skema pembiayaan alternatif tanpa menaikkan PBB.

"Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, perhitungan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan nilai saat ini dibandingkan jika proyek dikerjakan tiga tahun mendatang.

"Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya," ujarnya.

Eri menilai infrastruktur penting untuk menggerakkan perekonomian kota. "Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur," katanya.

Eri menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dilakukan tanpa menaikkan PBB, salah satunya melalui kejujuran membayar pajak restoran, parkir, dan hotel.

“Banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya. (*)