KOTA BATU - Pj. Walikota Batu, Aries Agung Paewai hadiri Rapat Koordinasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah se-Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/23). Pertemuan bersama Presiden Jokowi serta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari inflasi hingga persiapan dalam menghadapi tahun politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengingatkan tentang ketidakpastian ekonomi global yang sangat sulit diprediksi dan benar-benar berdampak. Utamanya bagi negara berkembang seperti Indonesia, misalnya adalah kenaikan suku bunga hingga naiknya inflasi.

Perubahan iklim yang kini terlihat berdampak pada menurunnya produksi beras dan harganya yang kini kian melambung. Presiden juga mengingatkan untuk impor beras saat ini sudah tidak mudah, karena banyak negara produsen beras enggan melepas produksinya dikarenakan hal yang sama.

"Saya berbicara dengan PM Narendra Modhi, yang punya stok beras, tapi dia tidak berani melepas. Vietnam, Kamboja, Thailand yang 

biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa tapi terbatas, inilah situasinya," kata presiden.

Selain itu, perang antara Ukraina dan Rusia, serta Hamas dan Israel, menurut penjelasan Presiden Jokowi juga berpengaruh diakibatkan naiknya harga gandum di dua negara tersebut dengan produksi 207 juta ton.

"Belum lagi Perang Hamas dan Israel kalau meluas, melibatkan Hizbullah, Libanon, Suriah, Houti, saya kira semua akan masuk bantu membantu yang terjadi adalah kenaikan harga minyak. Situasi seperti ini yang bapak/ibu harus tahu dan mengerti. Kalau BBM naik maka inflasi akan naik, harga barang dan jasa akan naik," jelas presiden.

Berdasar arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Beras sudah naik 19,8% year to year kalau month to date 2,5%. "Kalau pemerintah daerah mempunyai kemampuan segera intervensi agar harga pangan tidak semakin naik," tambah Presiden Jokowi.

Untuk itu Presiden memerintahkan para Penjabat Kepala Daerah agar tidak terjebak dengan rutinitas dan hanya bekerja administrasi setiap sehari-hari.

"Lihat pasar, stok di kabupaten/kota provinsi, cek lihat jangan terjebak rutinitas administrasi sehari-hari. Urusan harga tolong diperhatikan, jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan," tegasnya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar Pj Kepala Daerah menjaga inflasi dengan anggaran tak terduga yang bisa dipakai untuk mengatasinya dengan cara menggerojok pasokan barang yang naik dengan sistem supply and demand.

"Hati-hati, sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi, payung hukumnya sudah ada. Apabila ada harga naik, inflasi naik segera grojok pasokannya. Demand tetap supply tidak ada, cari ke produsennya. Bawang merah misalnya apabila naik cari langsung ke Brebes. Beras cari ke kabupaten yang surplus beras, menggunakan anggaran BTT. Yang di cover biaya transportasinya, ditanggung oleh pemda biar harganya sama dengan di tingkat produksi," urai Presiden Jokowi.

Jokowi mengingatkan pemilihan Pj Kepala Daerah dilakukan karena tidak mempunyai beban politik. Jadi, seharusnya bisa menentukan pioritas dan orientasi yang fokus pada urusan penting, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Penanganan inflasi, lanjut Jokowi, terdapat enam langkah yang bisa dilakukan. Pertama yakni mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kedua, dampak super El- Nino bagi penurunan produksi komoditas, utamanya bahan pokok.

"Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan, Jika ada masalah lakukan intervensi. Kemudian waspadai dampak El-Nino, seperti kebakaran, segera selesaikan, kalau tidak mampu segera ke BNPB Pusat," ungkapnya.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Keempat, alokasikan untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial.

"Bantu investor utamanya dalam pelayanan perizinan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata Kelola jangan ada pungutan karena ini juga akan membuka lapangan kerja. Kemudian dalam kondisi seperti ini, Bapak/Ibu keluarkan Bansos, Pasar Murah, seperti sekarang dilakukan pemerintah pusat. Sekarang pemerintah memberi bantuan 10 kg beras perbulan sejak April s.d Desember. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota juga agar memberikan agar rakyat adem. Saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya UMKM kita," tuturnya. 

Kelima, dukung program prioritas pemerintah, penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industry.

"Ke-enam, tahun politik/pemilu saya minta Kepala Daerah berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu tapi tidak mengintervensi apapun. Anggaran disegerakan, dan juga saya minta jangan sampai memihak, dan juga pastikan ASN netral. Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah, apabila terjadi percikan segera selesaikan," kata Jokowi. 

Jokowi juga akan terus memantau perkembngan dan kinerja seluruh Penjabat Kepala Daerah dalam melaksanakan arahannya. Ia juga berpesan agar menyampaikan apa yang menjadi kendala di lapangan kepada Mendagri. Sehingga, segala bentuk penanganan pemerintah bisa terlaksana dengan baik. 

"Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak/ibu semua, jika ada masalah segera sampaikan ke Kemendagri, kalau kelas berat ke saya. Urusan yang bisa diselesaikan 

sendiri agar diselesaikan sendiri. Bapak PJ Gubernur/Bupati/Walikota di evaluasi tiap 3 bulan, tapi saya evaluasi harian. Begitu Bapak/Ibu miring-miring saya ganti setiap saat itu bisa, itu hak prerogratif," pungkas Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Pj Aries menyampaikan, dirinya akan segera melaksanakan poin-poin penting sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Untuk segera dilaksanakan dan diterapkan di Kota Batu. Meski di sejumlah poin telah terlaksana dengan baik.

“Beberapa poin yang sudah terlaksana itu seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penanganan inflasi daerah yang berhasil ditekan dengan baik. Meski begitu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami akan segera laksanakan dan teruskan kepada jajaran SKPD. Agar segera bekerja dengan maksimal, untuk melaksanakan program dan realisasi anggaran dengan cepat di berbagai bidang yang telah direncanakan,” kata Aries.

Dengan arahan tersebut, Pj Aries menyampaikan, bisa dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Sehingga bisa melaksanakan program dengan tepat sasaran. Agar program yang dibuat, bisa dirasakan oleh masyarakat maupun ASN.(Rafli Firmansyah)