PACITAN - Euforia ekspor gula aren dari Desa Temon, Arjosari patut diapresiasi sebagai capaian membanggakan. Namun di balik seremoni pelepasan ekspor tersebut, ada realitas lain yang tak boleh diabaikan, yakni industri gula jawa atau gula kelapa di Pacitan yang hingga kini masih bergulat dengan persoalan klasik.

Padahal, secara kuantitas dan daya serap tenaga kerja, gula jawa bukan sektor pinggiran. Data BPS Pacitan mencatat terdapat sekitar 5.102 usaha gula merah yang menyerap 10.213 tenaga kerja. Lebih dari 300 perajin tergabung dalam paguyuban atau kelompok. Angka ini menunjukkan bahwa gula jawa adalah tulang punggung ekonomi desa di sejumlah kecamatan.

Namun ironi muncul ketika geliat ekspor lebih banyak diarahkan pada komoditas gula aren, sementara gula jawa yang produksinya lebih besar justru belum mendapat fasilitasi serupa. Para perajin masih berkutat pada persoalan kualitas, manajemen, hingga pemasaran.

Ketua Kelompok Perajin Gula Merah Pacitan, Khoirul Huda, menyebut persoalan kualitas masih menjadi hambatan utama. Pasalnya, industri gula kelapa di Pacitan mayoritas masih berskala rumah tangga. “Karena ini industri rumah tangga, kendalanya ya di kualitas. Masih banyak petani yang belum bisa menghasilkan gula kelapa dengan kualitas bagus,” ujarnya, Kamis (12/2).

Baca Juga :   Nyaris 17 Ribu PBI JK Pacitan Nonaktif, Pemerintah Siap Tanggung Dampaknya?

Ia juga menyoroti lemahnya manajerial yang menghambat pengembangan usaha kecil tersebut. “Harapannya ada kegiatan pelatihan atau pendampingan dari pemerintah,” imbuhnya.

Persoalan tak berhenti di hulu produksi. Di sisi hilir, perajin masih terjebak dalam ketergantungan terhadap tengkulak. Slamet, penyadap nira dari Kecamatan Tulakan, mengungkapkan harga jual yang masih rendah. “Harga satu kilo gula merah dibeli tengkulak hanya sekitar Rp 12 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram,” katanya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa rantai distribusi belum berpihak pada produsen. Tengkulak yang mengolah ulang gula jawa justru menikmati margin keuntungan lebih besar, sementara perajin tetap berada pada posisi tawar yang lemah.

Baca Juga :   Nasib Petani Gula Kelapa Pacitan di Tengah Euforia Ekspor Aren

Keberadaan koperasi yang sudah dibentuk pun belum mampu menjadi instrumen penguat harga dan pemutus ketergantungan. Artinya, ada persoalan struktural yang belum disentuh secara serius, baik dari sisi akses pasar, permodalan, maupun standardisasi produk.

Disisi lain, pemerintah tengah menggaungkan program Desa Ekspor sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Pelepasan ekspor gula aren organik enam ton per bulan ke Belanda, Australia, dan Malaysia menjadi simbol keberhasilan awal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto bahkan menekankan pentingnya menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produksi. “Kunci agar ekspor ini berjalan berkelanjutan adalah kualitas yang terjaga, kuantitas yang terpenuhi, dan kontinuitas produksi. Kalau tiga hal ini dijaga, pasar akan terus terbuka,” tegasnya.

Baca Juga :   Jalan Mentoro–Arjosari Rusak Parah, Aktivitas Tambang Pasir Diduga Jadi Pemicu

Program tersebut disebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya poin keenam yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan ekonomi. Namun, jika desa benar-benar ditempatkan sebagai subjek pembangunan ekonomi, maka kebijakan tak boleh bersifat selektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komoditas unggulan desa mendapatkan akses pembinaan dan pasar yang setara, termasuk gula jawa yang selama ini menopang ribuan keluarga di Pacitan.

Kritik ini bukan untuk menegasikan keberhasilan ekspor gula aren, melainkan untuk mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi desa harus inklusif. Jangan sampai geliat ekspor hanya dinikmati segelintir pelaku usaha yang memiliki akses jaringan dan fasilitas, sementara mayoritas perajin tradisional tetap berjalan di tempat. (Edwin Adji)