SAMARINDA - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang mewajarkan pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar demi menjaga martabat pimpinan, menuai kritik tajam dari publik. Nilai anggaran yang dianggap fantastis tersebut menjadi perbincangan luas di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah.

Sorotan tidak hanya tertuju pada sang gubernur, tetapi juga merembet ke istrinya, Sarifah Suraidah Abidien Harum. Sarifah merupakan politisi sekaligus anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Golkar. Penampilannya yang dinilai glamor dan nyentrik oleh warganet kini menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Tanggapan Tim Ahli Gubernur

Menanggapi sorotan terkait gaya busana istri gubernur, Sudarno selaku Tim Ahli Gubernur Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, menyampaikan bahwa persoalan busana merupakan ranah personal. Menurutnya, gaya berpakaian tidak berkaitan langsung dengan kebijakan maupun kinerja pemerintahan.

"Selama tidak melanggar aturan, pilihan gaya berpakaian tidak dapat dijadikan tolok ukur etika pemerintahan," ujar Sudarno memberikan pembelaan.

Sorotan Gurita Dinasti Politik di Kalimantan Timur

Di tengah isu mobil dinas, perhatian publik meluas pada latar belakang keluarga besar Rudy Mas'ud yang mendominasi posisi strategis di pemerintahan dan legislatif Kalimantan Timur. Fenomena ini memicu isu dugaan praktik dinasti politik.

Sejumlah anggota keluarga besar Mas'ud tercatat menduduki jabatan penting, di antaranya:

• Hasanuddin Mas'ud (Kakak): Menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
• Rahmad Mas'ud (Kakak): Menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
• Syariah Mas'ud (Kakak Perempuan): Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI.
• Abdul Gafur Mas'ud (Adik): Mantan Bupati Penajam Paser Utara (2018–2022) yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Januari 2022.
• Potensi Melemahnya 'Check and Balances'

Merespons dominasi jabatan publik oleh satu keluarga ini, praktisi hukum Rubian Ariviani memberikan catatan kritis. Melalui konten media sosialnya, ia menilai kondisi ini berpotensi merusak iklim demokrasi di daerah.

"Dominasi jabatan oleh satu keluarga berpotensi melemahkan mekanisme check and balances serta membuka peluang lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," tegas Rubian.

Hingga saat ini, polemik terkait pengadaan mobil dinas mewah maupun latar belakang keluarga Gubernur Kalimantan Timur masih terus mengalir dan menjadi topik panas di ruang publik digital. (*)