SURABAYA - Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Jagoan Jurnalis Community (JCC) sukses menggelar acara diskusi perdana bertema Menyongsong Pemilu 2024 di tengah ranjau hibah.
Acara Jagongan menghadirkan Partai Politik (Parpol) di Jawa Timur (Jatim) yakni Ketua Bapillu DPW NasDem Jatim Suhandoyo, Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin, Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eddy Tarmidi Widjaja, Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim Dedy Prasetyo, Serta satu pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam.
Ketua Bapillu DPW NasDem Jatim, Suhandoyo menyampaikan, tema diskusi menyongsong Pemilu 2024 ini sangat bagus, namum kata ranjau ini bisa bermakna terjepit kalau dalam medan perang.
"Kita sebagai parpol tidak akan terjepit karena kita sudah mendeteksi keberadaan titik ranjau tersebut," ucapnya.
Baca Juga : Komisi E DPRD Jatim Dukung Penuh Pendirian Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin
Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, RB Zainal Arifin menyampaikan program dana hibah masih dibutuhkan untuk membantu masyarakat. "Ketika masih adanya persoalan, itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Eddy Tarmidi Widjaja menyebut program hibah sebenarnya tidak salah dan perlu dilanjutkan. Ketika ada masalah dalam penyalurannya, menurutnya itu hanya ulah sebagian oknum saja. Ia pun mengaku kasus korupsi dana hibah di Jatim tidak berpengaruh terhadap partainya. "Buktinya kan dari bebebrapa survei, PDIP tetap di atas (unggul). Jadi tidak mengganggu kerja-kerja kepartaian," ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim, Dedy Prasetyo, menganggap dana hibah merupakan program yang bagus. Timbulnya permasalahan adalah ketika penyaluran dilakukan oleh orang yang salah."Pelaksanaannya (penyaluran) yang menjadi salah ketika di tangan yang salah," ujar mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu.
Baca Juga : DPRD Jatim Dorong Regulasi Ketat untuk Judi Online dan Pinjol Ilegal
Mengatakan program dana hibah di Pemprov Jatim lebih baik dihapus. "program dana hibah tak memiliki dampak signifikan bagi pembangunan di masyarakat. Bahkan, pembagian dana hibah selama ini tak sesuai dengan misi pembangunan," ungkapnya.
"Siapa yang tidak punya koneksi politik, ya tidak dapat. Hibah memang perlu dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," ujarnya.
Sebenarnya, pihaknya bukan menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, sistemnya harus diubah. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya program dana hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang. "Dewan itu fungsinya mengawasi, tapi ini justru harus diawasi. Saya berharap program dana hibah dievaluasi. Dievaluasi sistemnya karean program dana hibah ini harus terukur," terangnya.
Baca Juga : Jelang Ramadan, Komisi B DPRD Jatim Pastikan Ketersediaan Stok Bahan Pokok Aman
Reporter:Dewi Imroatiin
Editor:Vita Ningrum
