JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan kerusuhan pasca demonstrasi di DPR dan sejumlah daerah harus segera ditangani. Ia menilai kondisi yang awalnya protes wajar telah berkembang menjadi kekerasan meluas dan menelan korban jiwa.

“Situasi sekarang ini mencekam karena peristiwa demo di DPR menimbulkan banyak korban dan kerusuhan meluas di seluruh tanah air sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang,” kata Mahfud dalam pernyataan di kanal YouTube resminya, Sabtu (30/8/2025).

Mahfud mengaku mendukung penuh aksi protes masyarakat sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Namun ia mengingatkan agar demonstrasi tetap terukur dan tidak menimbulkan kerusuhan. 

“Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu 100% jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola, pemerintahan dan lembaga-lembaga politik. Kita setuju perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh,” ujarnya.

Ia menyinggung jatuhnya korban dalam sejumlah insiden baik dari sisi aparat keamanan maupun massa aksi. Selain meninggalnya Affan Kurniawan di DPR, Mahfud juga menyebut tiga orang tewas saat gedung DPRD Makassar diserbu massa, hingga bentrokan di Bandung dan Jakarta yang menyebabkan aparat dan warga sama-sama terluka. 

Mahfud juga menyoroti banyaknya fasilitas umum yang dirusak. Meski begitu, ia meminta petugas di lapangan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menghadapi demonstran. Menurutnya, tanggung jawab utama ada pada pimpinan dalam memberi komando.

"Jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik," kata Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud menilai kerusuhan dipicu akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, berbagai kebijakan sering menimbulkan protes, namun penyelesaiannya tidak pernah tuntas.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang, tetapi penyelesaiannya tidak jelas. Hanya seperti ngasih permen, lalu timbul lagi kebijakan yang menjadi persoalan baru," ujarnya.

Ia juga menyinggung sikap sejumlah politisi yang dinilai arogan dan tidak berempati terhadap kondisi masyarakat, sehingga memperbesar reaksi publik. Selain itu, proses penegakan hukum yang tidak konsisten ikut memperburuk keadaan.

"Lalu saya melihat juga tak menentunya penegakan proses hukum. Ada yang jalan, ada yang tidak. Masalah sepele saja tidak bisa diselesaikan, sementara kasus besar diumumkan tapi tindak lanjutnya tidak jelas," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyoroti keberadaan pejabat yang dicurigai terlibat kasus korupsi, namun tetap memegang kekuasaan dan membuat kebijakan. Ia meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan supaya tidak semakin rumit. Ia menegaskan rakyat maupun aparat bukanlah musuh, melainkan sama-sama korban dari kebijakan yang keliru.

"Negara ini milik kita bersama. Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh Anda. Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat yang korup," pungkas Mahfud. (*)