SURABAYA - Pemerintah Kota Malang kembali membuktikan komitmennya dalam tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Kota pendidikan ini berhasil menyabet penghargaan bergengsi sebagai instansi pemerintah dengan kualifikasi unggul pada Penganugerahan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Momen kebanggaan ini ditandai dengan penyerahan penghargaan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, kepada Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Dalam pernyataannya, Wawali Ali Muthohirin tak menyembunyikan rasa syukur dan kebanggaannya. "Alhamdulillah, Kota Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah kota yang dinilai berkualifikasi unggul dalam indeks kualitas kebijakan. Yang membanggakan, kualitas kebijakan kita mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga berhasil meraih kualifikasi unggul bersama lima kota lainnya se-Indonesia," ungkapnya dengan semangat.

Baca Juga :   Lompatan Kualitas Kebijakan, Malang Sabet Predikat "Unggul" di Tingkat Nasional

Prestasi ini menempatkan Malang dalam jajaran elit pemerintah kota terbaik, bersama Bontang, Cirebon, Denpasar, Padang, dan Surabaya. Secara nasional, LAN RI menganugerahkan penghargaan kepada 10 kementerian, 3 badan/lembaga, 3 pemerintah provinsi, 8 kabupaten, dan 6 pemerintah kota.

Di balik piala dan sertifikat, Wawali Ali menegaskan bahwa ini adalah buah dari kerja keras kolektif. "Penghargaan ini adalah bukti nyata sinergi seluruh jajaran Pemkot Malang. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras sehingga kualitas kebijakan publik terus meningkat." Jelas Ali.

Namun, ia mengingatkan bahwa ini bukanlah garis finis. "Ini bukan hanya capaian, tetapi amanah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan," tegasnya.

Ke depan, Pemkot Malang berkomitmen memperkuat kualitas kebijakan melalui pendekatan yang lebih terukur, transparan, responsif, dan inklusif. "Penghargaan ini menjadi pendorong semangat untuk memperkuat proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Kolaborasi antar perangkat daerah dan partisipasi masyarakat akan terus kami perluas agar kebijakan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan," papar Wawali Ali.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sendiri merupakan instrumen nasional yang mengukur kualitas kebijakan publik melalui empat dimensi penilaian: Perencanaan, Implementasi, Evaluasi & Keberlanjutan, serta Transparansi & Partisipasi. Platform ini memungkinkan aparatur sipil negara melakukan penilaian mandiri untuk memastikan kebijakan yang lebih berkualitas.

Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, dalam sambutannya menekankan bahwa IKK bukan sekadar instrumen penilaian, melainkan bagian dari proses kolaborasi dan pembelajaran bersama. "Analisis hukum dan analisis kebijakan harus berjalan selaras untuk saling memperkuat kapasitas aparatur," ujarnya.

Taufik juga mengajak seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan IKK sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar agenda seremonial. "Komunitas birokrasi yang terbentuk melalui IKK merupakan motor perbaikan kualitas kebijakan di masa mendatang. Melalui komunitas ini, kita bersama dapat meningkatkan kualitas kebijakan untuk dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi," pungkasnya.

Dengan penghargaan ini, Kota Malang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemerintah daerah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga konsisten dalam menciptakan kebijakan berkualitas bagi warganya.(Ams)