JAKARTA - Kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti secara resmi mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet), Jumat (17/7/2026). Inisiatif ini dibentuk sebagai respons atas tidak berjalannya fungsi check and balances secara optimal, sekaligus disiapkan untuk menjadi lawan tanding yang sepadan bagi Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rapat kabinet terbuka perdana dari gerakan ini telah digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026).

Inisiator sekaligus Sekretaris Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul Qur'ani, menjelaskan bahwa kabinet ini diisi oleh 15 menteri yang mengepalai 15 pos kementerian. Nama-nama tersebut disaring dari 121 pendaftar dan rekomendasi publik yang kemudian diseleksi secara ketat oleh panel independen beranggotakan tokoh seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Pemilihan menteri bayangan ini murni didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, dan integritas. "Kabinet ini adalah zaken kabinet yang disusun berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan," tegas Jilul, dikutip dari IDN Times.

Dalam rapat perdananya, sejumlah menteri langsung melontarkan kritik dan catatan pengawasan yang tajam. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, memberikan peringatan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak menggunakan uang negara untuk program yang dinilai boros, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bhima juga mendesak agar pemerintah berhenti mengejar pajak dari sektor UMKM dan mulai fokus menerapkan pajak bagi orang-orang super kaya (high networth individuals).

Kritik serupa juga datang dari Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, yang menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih dan Food Estate. Ia mempersoalkan urgensi pembentukan koperasi baru yang dikelola secara monopoli, serta pendekatan monokultur dalam Food Estate yang dinilai mengabaikan sistem pangan berkelanjutan.

Merespons inisiatif tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam keterangannya pada Rabu (29/7/2026) menyatakan menghormati bentuk partisipasi masyarakat sipil tersebut. Gibran memandang pengawasan yang obyektif dan berbasis data sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) M. Qodari juga menyambut baik masukan konstruktif tersebut, namun ia mengingatkan agar Kabinet Bayangan tetap proporsional dan obyektif dengan turut mengapresiasi program pemerintah yang sudah berjalan baik. (Tengku Abdillah Ayyub)