SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan datang dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding. Penghargaan diberikan atas komitmen Gubernur Khofifah dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Abdul Kadir Karding kepada Gubernur Khofifah yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Jumat (11/7/2025).

Menurut Gubernur Khofifah, penghargaan ini bukan semata bentuk apresiasi, melainkan menjadi momentum meningkatkan dan menguatkan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI asal Jawa Timur. Bahwa dalam hal ini Jatim dinilai terdepan dalam melindungi pekerja migran.

"Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri, yang akan berangkat, maupun yang telah kembali," kata Khofifah. 

Baca Juga :   Menteri P2MI: Hanya Jatim Provinsi Miliki Perda Perlindungan Buruh Migran

Pemprov Jatim kata Khofifah, hingga saat ini menjadi provinsi dengan penempatan PMI tertinggi secara nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan ke berbagai negara, terdiri dari 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.

Bahkan proyeksi dari Pusat Data dan Informasi BP2MI menunjukkan bahwa total penempatan PMI asal Jatim sepanjang tahun 2025 diperkirakan mencapai 70.422 orang, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang berjumlah 69.594 orang.

Hal ini menjadikan Jatim sebagai daerah penyumbang tenaga kerja migran terbesar dan sekaligus menjadi tolok ukur praktik migrasi aman di tingkat provinsi.

“Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dari Jatim. Namun ini juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan. Maka, edukasi dan literasi menjadi prioritas kami agar para calon PMI dan keluarganya memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi," ucapnya. 

Menurutnya sejauh ini, Pemprov Jatim telah menjalankan berbagai program strategis bagi PMI. Mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, penguatan balai pelatihan kerja, hingga pemberdayaan purna migran dengan pelatihan wirausaha dan kemudahan akses KUR dari perbankan.

"Kita ingin agar hasil kerja keras para PMI itu tidak berhenti di remitansi. Lebih dari itu, kita ingin para PMI kita tumbuh menjadi pengusaha, menjadi motor ekonomi desa. Harus pulang sebagai juragan, jangan sampai menjadi korban," tegasnya 

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengapresiasi hadirnya program Desa Migran Emas yang dicanangkan Kementerian PPMI sebagai bentuk peningkatan dari program Desmigratif. Ia menyebut program ini sangat relevan dengan kebutuhan desa-desa kantong migran.

“Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan migran. Maka Desa Migran Emas ini kita sambut sebagai peluang besar membangun desa dari migrasi yang aman dan produktif,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk terus membangun kolaborasi dalam pelindungan PMI. 

"Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya migrasi aman," pungkasnya. (*)