MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan 300 liter bahan bakar minyak (BBM) gratis kepada 100 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Malang, Sabtu (17/10/2026) malam.

Bantuan tersebut disalurkan di SPBU 54.651.73, Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Masing-masing pengemudi ojol menerima tiga liter BBM gratis untuk membantu meringankan biaya operasional sehari-hari.

Khofifah mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pekerja sektor informal sekaligus bagian dari peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan.

Terkait antrean panjang di sejumlah SPBU, Khofifah mengatakan Pemprov Jatim telah dua kali berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas kondisi pasokan dan distribusi BBM di sejumlah daerah, termasuk Jember, Bondowoso, dan Malang.

“Pemprov Jatim sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, mulai dari persoalan antrean panjang di Jember, kemudian Bondowoso, hingga Malang. Berdasarkan data stok dari Pertamina, sebetulnya tercatat aman,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, berdasarkan informasi yang diterima dalam koordinasi tersebut, kapal pengangkut BBM impor telah merapat di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu, kapal berikutnya dijadwalkan tiba pada 25 Oktober 2026.

Meski stok secara umum dinyatakan aman, Khofifah menekankan pentingnya memastikan distribusi BBM di setiap SPBU berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia meminta Pertamina menjadikan data kebutuhan masing-masing wilayah sebagai dasar penyaluran agar pasokan tidak menumpuk di satu lokasi, sementara wilayah lain mengalami kekurangan.

“Harapan kita, masing-masing SPBU di Jawa Timur mendistribusikan BBM sesuai proporsi. Kebutuhan itu sebenarnya sudah ada datanya di Pertamina. Jadi, mari kita bersama-sama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai porsinya,” katanya.

Khofifah juga mengungkapkan, berdasarkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, pasokan ke sejumlah SPBU di Malang bahkan telah melampaui kuota yang tercatat. Karena itu, antrean panjang yang masih terjadi perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebabnya, baik dari sisi distribusi maupun peningkatan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, karakteristik Kota Malang sebagai kota pendidikan sekaligus tujuan wisata turut memengaruhi kebutuhan BBM. Mobilitas mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat pada periode tertentu perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan pasokan.

Selain meminta distribusi BBM diperbaiki, Khofifah mengimbau masyarakat membeli bahan bakar sesuai kebutuhan. Pembelian secara berlebihan berpotensi memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat lain yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.

“Kita harus menghindari panic buying. Apalagi jika ada indikasi membeli menggunakan tangki yang lebih besar, kemudian BBM-nya disedot atau dijual kembali di jalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Khofifah mengatakan, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian, termasuk Kapolda Jawa Timur dan Kapolri, untuk mengawal penyaluran BBM serta mengantisipasi penyalahgunaan di lapangan.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga yang disampaikan dalam koordinasi tersebut, pasokan Pertamax hingga 31 Oktober diperkirakan melebihi kebutuhan, sedangkan Pertalite dan solar diperkirakan mencukupi sesuai alokasi yang tercatat.

Apabila antrean panjang masih terjadi, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga perlu mengevaluasi kondisi di lapangan dan menyesuaikan pasokan berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya. Karena itu, distribusi harus dikawal, data kebutuhan harus menjadi dasar, dan kita bersama-sama mencegah adanya pembelian berlebihan maupun penyelewengan di lapangan,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan, kelancaran pasokan BBM membutuhkan kerja sama pemerintah, Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, dan masyarakat. Distribusi berbasis data, pengawasan, serta perilaku pembelian yang wajar diperlukan agar kebutuhan bahan bakar masyarakat di Jawa Timur terpenuhi secara merata.

“Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, upaya tersebut sejalan dengan semangat Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, yakni memastikan pelayanan dan kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” pungkasnya. (*)