PASURUAN - Puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cukurguling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, dipanggil oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan pada Rabu (15/1/2025) siang.

Pemanggilan ini dilakukan setelah adanya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang melibatkan oknum ketua kelompok.

Sebanyak 26 keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cukurguling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, dipanggil oleh Dinas Sosial pada untuk mengklarifikasi dugaan penyalahgunaan bantuan sosial oleh oknum ketua kelompok PKH setempat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, M. Suwito Adi, mengungkapkan bahwa permasalahan ini terjadi karena ketua kelompok PKH diduga menyalahgunakan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat. Dari 50 PKM yang terdaftar dalam kelompok tersebut, 26 orang melaporkan bahwa uang bantuan mereka diduga disalahgunakan oleh ketua kelompok dengan total kerugian sekitar 30 juta rupiah.

"Permasalahan ini sebelumnya melibatkan ketua kelompok PKH dan sudah kami ingatkan karena kejadian serupa terjadi dua tahun lalu. Kami akan segera membuat laporan ke Kementerian Sosial dan Bupati, serta memperketat pengawasan terhadap program bantuan sosial. Kami juga meminta pendamping PKH untuk lebih aktif memantau kelompok penerima manfaat," kata Suwito. 

Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Ruspiati, mengaku telah memberikan keterangan kepada Dinas Sosial dan menyatakan bahwa permasalahan ini sudah selesai. Menurutnya, ketua kelompok yang diduga menyalahgunakan bantuan telah bersedia mengembalikan uang tersebut kepada para PKM yang dirugikan.

"Masalah ini sudah selesai karena ketua kelompok PKH bersedia mengembalikan bantuan yang telah disalahgunakan kurang lebih satu bulan lagi," ujar Ruspiati.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Cukurguling juga sempat mempertanyakan masalah terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diduga diselewengkan oleh oknum ketua kelompok. Warga bahkan mendatangi kantor kecamatan setempat pada Senin siang lalu untuk meminta kejelasan. (Abdul Majid/Intan Putri)