SITUBONDO - DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyetujui dua Raperda strategis, Jumat (27/3/2026).

Rapat ini menjadi momen evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025 sekaligus penentuan arah pembangunan ke depan.

Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, menyampaikan bahwa pembangunan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan percepatan infrastruktur. Menurutnya, keseimbangan keduanya penting untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sepanjang 2025, capaian daerah terbilang positif. IPM mencapai 71,87, pertumbuhan ekonomi 5,25 persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 11,17 persen. Namun, masih ada catatan pada kepuasan infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang belum memenuhi target.

Dari sisi fiskal, PAD terealisasi Rp320,97 miliar, melampaui target. Meski begitu, ketergantungan pada dana transfer pusat yang mencapai Rp1,47 triliun masih menjadi tantangan.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman, menilai kondisi tersebut perlu segera diatasi, apalagi di tengah pengurangan anggaran pusat.

“Pemerintah daerah tetap bergerak cepat, dan pembangunan masih berjalan di tengah keterbatasan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyetujui dua Raperda tentang fasilitasi pesantren serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan.

Di bawah kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah, optimalisasi potensi daerah dinilai penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal.

“Situbondo harus mampu mengandalkan potensi lokal, bukan terus bergantung pada dana pusat,” pungkas Abdurrahman.