Komisi V DPR RI mendorong peningkatan fasilitas keselamatan dan perbaikan infrastruktur penyeberangan di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk, pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

Hal itu disampaikan setelah rombongan Komisi V DPR RI mengecek sarana prasarana infrastruktur Basarnas di Pos SAR Ketapang, dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa 22 Juli 2025.

Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mengatakan, fasilitas yang dimiliki Pos SAR Ketapang masih terbatas. Padahal kawasan ini kerap menjadi lokasi kejadian kecelakaan laut.

“Kita cukup prihatin dengan kondisi sarana dan prasarana di sini. Ke depan, kami bersama pemerintah pusat akan beri perhatian lebih,” ujarnya.

Baca Juga :   DPR RI Dorong Peningkatan Fasilitas SAR dan Pembenahan Infrastruktur Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk

Ia juga menyebut, arus lalu lintas pelabuhan di lintasan Ketapang - Gilimanuk sangat padat. Namun, fasilitas pelabuhan dinilai belum memadai.

“Lapangan parkir terbatas, dermaga juga terbatas. Idealnya perlu ada tambahan masing-masing tiga dermaga di Ketapang dan Gilimanuk,” tambahnya.

Baca Juga :   Perjuangkan Nasib Petani Tembakau ke DPR RI, Ketua P4TM H. Her Apresiasi Langkah APTMA

Dewan tidak ingin kejadian kecelakaan seperti yang menimpa KMP Tunu Pratama Jaya terulang lagi. Oleh karenanya, ia mendorong perlu kecepatan dan ketepatan respons dalam setiap penanggulangan kecelakaan laut. Hal itu, menurutnya, bisa tercapai jika sarana prasarana, dan SDM terpenuhi.

“Ketika pulang dari sini (Banyuwangi), kita akan bicarakan antara pemerintah dengan DPR RI. Tentunya dimulai dengan studi dan perencanaan, kemudian kita akan dukung berkaitan persoalan yang ada di penyeberangan,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menambahkan, perlunya pengawasan lebih ketat di seluruh pelabuhan Indonesia. Kolaborasi antar-stakeholder diminta lebih diperkuat untuk menjamin keselamatan dan pelayanan maksimal di sektor transportasi laut.

Baca Juga :   Rapat Paripurna DPR RI Setujui Naturalisasi 3 Pemain Indonesia, Termasuk Kevin Diks

“Kita ingin pengawasan menyeluruh dilakukan secara maksimal. Termasuk kapal LCT (Landing Craft Tank) yang sekarang digunakan sebagai KMP (Kapal Motor Penumpang), itu juga harus lebih diperhatikan,” katanya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono yang ikut mendampingi, menyambut baik atensi Komisi V DPR RI terhadap peningkatan infrastruktur pelabuhan dan SAR di Banyuwangi. Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung dan berkolaborasi.

“Jika nantinya dermaga ditambah di Ketapang dan Gilimanuk, tentu ada dampak ke arus lalu lintas di Banyuwangi, kepadatan kendaraan bisa diminimalisir,” ujar Mujiono.

Baca Juga :   Puan Maharani Terpilih Kembali Sebagai Ketua DPR RI Periode 2024–2029

Ia juga menerangkan, Pos SAR Ketapang direncanakan akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor SAR. Hal ini diharapkan memperkuat sistem penanganan kebencanaan di Banyuwangi.

“Kemarin kami juga sudah bertemu dengan Basarnas terkait rencana peningkatan status Pos SAR jadi kantor SAR. Tentu dengan peningkatan itu, sarana dan SDM-nya akan ditambah.

Baca Juga :   Ratusan Pendukung Achmad Ghufron Sirodj Geruduk KPU Jember, Tuntut Pembatalan Keputusan KPU RI

Handoko Khusumo