SURABAYA - Momentum Dies Natalis XLIV Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya dimanfaatkan sebagai ruang refleksi akademik terhadap masa depan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam orasi ilmiah bertajuk “Reformasi Polri, Sebuah Tinjauan Kritis”, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Ubhara Surabaya, Dr. Muhammad Fadeli, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa reformasi Polri harus kembali berorientasi pada penguatan pelayanan publik, peningkatan profesionalisme, serta penguatan kepercayaan masyarakat.

Di hadapan sivitas akademika, jajaran kepolisian, dan para tamu undangan, Fadeli menyampaikan bahwa dinamika sosial yang berkembang sangat cepat menuntut Polri untuk terus beradaptasi. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap Polri yang profesional, responsif, humanis, dan berkeadilan merupakan modal sosial yang harus dijaga melalui proses reformasi yang berkelanjutan.

Dalam orasinya, Fadeli menilai reformasi kelembagaan seharusnya dimulai dari level paling bawah atau bottom-up. Penguatan institusi Polsek, penambahan personel Bhabinkamtibmas, serta pembangunan komunikasi yang intensif dengan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan warga. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan community policing melalui komunikasi partisipatif yang mendorong dialog dan kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai fondasi terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkeadilan.

Fadeli turut menyoroti lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 sebagai hasil revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Menurutnya, sejumlah substansi dalam revisi tersebut masih memunculkan ruang diskusi, terutama terkait potensi tersumbatnya regenerasi organisasi akibat perpanjangan usia pensiun serta peluang meluasnya penempatan personel aktif Polri di berbagai kementerian dan lembaga negara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas Polri agar tetap fokus pada fungsi utama sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum, dan penjaga keamanan masyarakat.

Selain itu, Fadeli menggarisbawahi bahwa tantangan keamanan saat ini telah bergeser ke ruang digital. Maraknya kejahatan siber, penipuan digital, hingga judi online memerlukan institusi kepolisian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, ia mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada unit-unit siber di tingkat Polres dan Polsek, agar mampu merespons ancaman digital secara cepat dan efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya angka kriminalitas, konflik sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga fenomena “No Viral, No Justice” menjadi tantangan serius yang harus dijawab dengan profesionalisme, integritas, dan pelayanan yang semakin berkualitas. Menurutnya, fokus Polri tidak boleh terpecah dari tugas utamanya menjaga keamanan domestik dan menegakkan hukum secara adil.

Menutup orasi ilmiahnya, Fadeli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan Dies Natalis XLIV Ubhara Surabaya sebagai momentum memperkuat komitmen reformasi Polri. Ia menekankan bahwa modernisasi dan digitalisasi kepolisian harus dibarengi peningkatan akuntabilitas, transparansi pelayanan publik, serta penguatan fungsi pengawasan eksternal agar reformasi benar-benar menghadirkan institusi kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat.