PROBOLINGGO - Dialog publik bertema “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang menghadirkan mantan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, di Kota Probolinggo sempat diwarnai isu ancaman pembubaran oleh oknum tertentu. Meski demikian, kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Mina Samudra, Jalan Ikan Hiu, Kecamatan Mayangan, Rabu (24/6/2026) malam, tetap berjalan aman dan diikuti mahasiswa serta kader organisasi kepemudaan.

Forum yang digelar atas kolaborasi PAC GP Ansor Wonoasih, PC PMII Probolinggo, dan DPC GMNI Probolinggo itu menjadi ruang diskusi kebangsaan sekaligus refleksi peringatan Hari Lahir Pancasila.

Presiden LSM LIRA Indonesia, Samsuddin, mengungkapkan dirinya sempat menerima informasi adanya upaya pembubaran terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak boleh terjadi dalam negara yang menjunjung demokrasi.

“Saya mendengar kegiatan ini akan dibubarkan oleh oknum ormas, bahkan ada yang mengatakan oleh oknum anggota. Kalau ada orang yang mau membubarkan acara diskusi publik seperti ini, selama tidak rusuh, seharusnya difasilitasi. Ini negara demokrasi,” ujar Samsuddin.

Ia menegaskan bahwa ruang diskusi harus dijaga sebagai sarana bertukar gagasan dan menyampaikan kritik secara terbuka.

“Kalau diskusi adik-adik mahasiswa dibubarkan, lalu demokrasi itu berpihak kepada siapa? Perbedaan pendapat itu dijawab dengan argumentasi dan diskusi, bukan dengan intimidasi,” katanya.

Samsuddin juga mengingatkan bahwa gerakan yang mengarah pada premanisme tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan demokrasi.

“Tidak boleh ada gerakan premanisme seperti itu. Demokrasi harus memberi ruang kepada masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan secara terbuka,” tegasnya.

Selain Samsuddin, forum tersebut juga menghadirkan mantan Ketua Badko HMI Jawa Timur periode 2013-2016, Khairul Anam. Dalam paparannya, ia mengajak peserta memahami Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa.

“Pancasila jangan hanya menjadi teks yang dihafalkan saat upacara atau kegiatan formal. Nilai-nilainya harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujar Khairul.

Ia juga mengulas sejarah lahirnya Pancasila, termasuk gagasan Trisila yang pernah disampaikan Presiden pertama RI, Soekarno, dalam proses perumusan dasar negara.

Khairul turut memberikan apresiasi kepada Tiyo Ardianto yang dinilainya mampu membawa isu-isu kebangsaan ke ruang diskusi nasional di usia yang masih muda.

“Tidak banyak anak muda seusia 23 tahun yang mampu tampil di panggung nasional dan menjadi bagian dari diskursus kebangsaan. Ini tentu menjadi hal yang patut diapresiasi,” katanya.

Puncak acara ditandai dengan pemaparan Tiyo Ardianto yang berlangsung hampir satu jam. Dengan gaya komunikatif dan interaktif, mantan Ketua BEM UGM 2025 itu mengajak peserta membaca ulang Pancasila secara kritis, historis, dan kontekstual.

Menurut Tiyo, generasi muda tidak cukup hanya menghafal lima sila. Mereka harus memahami alasan para pendiri bangsa merumuskan setiap sila dan tantangan apa yang ingin dijawab melalui dasar negara tersebut.

“Saya sering bertanya, kenapa kata keadilan disebutkan berulang dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah para pendiri bangsa melihat bahwa keadilan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bangsa ini?” ujar Tiyo dihadapan peserta dialog.

Ia juga mengajak peserta menelaah makna sila Persatuan Indonesia dalam konteks kondisi bangsa saat ini.

“Mengapa persatuan Indonesia harus dimasukkan secara eksplisit? Jangan-jangan para founding fathers sudah membaca bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan,” katanya.

Tiyo menegaskan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah pembangunan bangsa melalui gerakan intelektual dan sikap kritis yang tetap berada dalam koridor konstitusi.

“Mahasiswa harus menjadi kelompok yang menjaga akal sehat publik. Kritik itu bukan bentuk kebencian kepada negara, tetapi bagian dari upaya memperbaiki arah kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tiyo juga menyinggung sejumlah kebijakan nasional yang menurutnya perlu terus dievaluasi agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Setiap program pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik. Dengan begitu, kebijakan yang dijalankan bisa semakin tepat sasaran,” katanya.

Selama dialog berlangsung, peserta tampak antusias mengikuti pemaparan para narasumber. Sejumlah mahasiswa aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait demokrasi, keadilan sosial, hingga peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.

Meski sempat muncul isu ancaman pembubaran sebelum acara dimulai, kegiatan akhirnya berjalan lancar, tertib, dan kondusif hingga selesai. Bahkan usai forum resmi ditutup, Tiyo masih melanjutkan diskusi santai dengan mahasiswa dan perwakilan aliansi BEM yang hadir.

Dialog publik tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai gagasan kebangsaan sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kebebasan berdiskusi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. (*)