JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa Kemensos tidak pernah mengusulkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino atau bansos yang diberikan untuk mengantisipasi krisis pangan karena gagal panen. Kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Risma mengatakan bahwa pihaknya tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi makro dan keuangan.

"Kami tidak berani usulkan, Yang Mulia," kata Risma dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024). Jawaban Risma tersebut merespons pertanyaan Ketua MK Suhartoyo yang bertanya tentang mekanisme pengusulan bantuan El Nino.

"Termasuk (bantuan El Nino) tahun-tahun sebelumnya?", tanya Suhartoyo.

"Tidak mengusulkan. Karena kami tidak mengetahui kondisi keuangan bagaimana. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya," jawab menteri asal PDIP tersebut.

Baca Juga :   Pasar Murah BUMN Disambut Antusias Warga Surabaya

Anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pagu anggaran Rp7,5 triliun. Risma mengungkapkan bahwa BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos 2024. Karena perubahan itu, terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp 79 triliun dari Rp 87 triliun pada 2023.

”Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024, anggaran kami turun dari Rp 87 triliun menjadi Rp79 triliun. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” ujar Risma.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bansos karena dampak E Nino tidak hanya dilakukan Indonesia. Menurut dia, sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan India juga melakukan hal serupa untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Pimpin Apel Kesiapsiagaan Hadapi El Nino dan Banjir

Fenomena El Nino mengakibatkan produksi pangan termasuk beras terganggu karena kemunduran masa panen. "Oleh beberapa negara, bantuan sosial antara lain Singapura memberikan 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar Rp 13 triliun dan ini juga dilakukan di bulan September,” kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menambahkan, Malaysia juga menggelontorkan bantuan serupa untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk. Alokasinya setara dengan Rp25 triliun di sepanjang 2023. India juga mencairkan bansos berupa sereal dan minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran setara Rp 2.200 triliun.

Mahkamah Konstitusi meminta keterangan empat menteri, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempat menteri tersebut banyak menjelaskan program perlindungan sosial (perlinsos), termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos). Di sidang-sidang sebelumnya dibahas tentang bansos yang didalilkan pihak Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD sebagai program yang menguntungkan paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. (sof)