SURABAYA - Puluhan massa dari Gerakan Aksi Surabaya (GAS) berkumpul di depan Kantor Bawaslu Jawa Timur, Jalan Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Surabaya, Jumat (4/10/2024).

Demonstrasi ini digelar dengan tujuan mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera memberikan sanksi pemecatan terhadap Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado, yang dianggap bertanggung jawab atas beberapa kontroversi yang mencoreng proses demokrasi di Kota Surabaya.

Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya adalah permintaan agar DKPP segera menyelidiki dugaan pemukulan yang melibatkan Novli Bernado, serta desakan agar Kapolrestabes Surabaya mempercepat penyelidikan kasus tersebut. GAS juga menyoroti pengabaian laporan dugaan money politics pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 oleh pihak Bawaslu Surabaya.

"Kami sebagai warga Surabaya merasa sangat kecewa dengan kinerja Bawaslu, terutama Ketua Bawaslu, Novli Bernado. Saya pribadi sudah melaporkan dugaan money politics pada Pileg 2024, lengkap dengan barang bukti dan saksi, namun hingga hari ini tidak ada tindak lanjut,” ujar Baihaki Akbar, salah satu peserta aksi.

Baca Juga :   Bawaslu Kota Mojokerto Sosialisasikan Pengawasan Pilkada Lewat Wayang Kulit

Koordinator lapangan GAS, Abdul Aziz turut memberikan pernyataan tegas mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

“Kita akan menyurati DKPP agar segera memecat saudara Novli. Kami tidak main-main dalam persoalan ini. Kalau DKPP dan Bawaslu Jatim tidak merespons, kami siap melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Seluruh Indonesia harus tahu bahwa Surabaya tidak baik-baik saja, terutama terkait kasus ini,” tambah Abdul Aziz.

Abdul Aziz juga menambahkan bahwa GAS telah menyampaikan beberapa laporan, termasuk dugaan pemukulan terhadap seorang perempuan yang telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian maupun Bawaslu Jatim.

Baca Juga :   Bawaslu Jatim Awasi Langsung Pemeriksaan Kesehatan Khofifah-Emil

“Kami sudah melaporkan kasus pemukulan tersebut ke Polrestabes, dan kami akan mendesak DKPP untuk segera memprosesnya. Jika tidak ada tanggapan, kami akan melakukan aksi lebih besar di Jakarta,” tegasnya.

Selain dugaan pemukulan, massa juga menyoroti pengabaian laporan money politics oleh Bawaslu Surabaya. Abdul Aziz menyebutkan bahwa tindakan Bawaslu yang lambat dan terkesan acuh telah memicu kekhawatiran publik tentang integritas pemilu di Surabaya.

”Laporan kami tentang dugaan money politik sudah masuk ke DKPP, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Bahkan Bawaslu Jatim juga belum memberikan tanggapan. Kami menuntut DKPP untuk segera memberikan sanksi tegas, termasuk pencopotan Novli Bernado dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Surabaya,” tambahnya.

Baca Juga :   352 Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jatim Ikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan

Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Rusmi Fahrizal Rustam, merespons tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memecat Novli Bernado.

"Pemecatan hanya bisa dilakukan oleh DKPP Jakarta. Bawaslu Jatim hanya bisa memberikan pembinaan terkait tugas dan fungsi kepemiluan," ujar Rusmi.

Terkait dugaan pemukulan, Rusmi menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah ditangani Polrestabes Surabaya. "Itu sudah dalam proses kepolisian. Bukan kewenangan kami karena ini menyangkut persoalan pribadi, bukan tugas di Bawaslu," tambahnya.

Baca Juga :   Bawaslu Jatim ajak Jurnalis Nahdliyin Bersinergi Sukseskan Pemilu 2024

Rusmi juga menyatakan bahwa jika ada kesalahan dalam tugas kepemiluan, Bawaslu Jatim akan melakukan pembinaan sesuai prosedur. "Kami akan memanggil Novli untuk pembinaan terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota Bawaslu jika terbukti ada kekeliruan dalam tugasnya," tegasnya.

Ia juga meminta pihak demonstran untuk menyampaikan laporan resmi jika ingin kasus ini diproses lebih lanjut. "Jika ada laporan resmi, Bawaslu pasti menindaklanjuti. Semua harus sesuai aturan dan prosedur yang berlaku," tutup Rusmi.