SURABAYA - Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan mengawal jalannya Koperasi Merah Putih agar tetap sesuai asas koperasi, yakni dari, oleh, dan untuk anggota. Hingga awal Mei 2025, sebanyak 1.300 koperasi telah didirikan di berbagai desa di Jawa Timur.

Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjaga agar koperasi tetap berjalan sesuai prinsip dasar gerakan koperasi.

“Kami siap untuk mengawal dan mengawasi Koperasi Merah Putih agar tetap berjalan sesuai dengan asasnya,” tegas Slamet dalam acara halal bihalal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Aula Dekopinwil Jatim, Sabtu (3/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa Dekopinwil akan menjadi pengingat jika pelaksanaan koperasi melenceng dari prinsip koperasi yang sejati. “Jika penerapannya melenceng, kami akan mengingatkan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa koperasi-koperasi tersebut dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan tenaga profesional. Ia menyebut pendirian Koperasi Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak akan mematikan koperasi yang telah ada.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan tidak akan mematikan keberadaan koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya,” kata Emil.

Ia menambahkan bahwa sinergi dan kerja sama antar koperasi menjadi kunci penguatan gerakan ini. “Dan sekarang sudah ada 1.300 koperasi atas instruksi Bu Gubernur. Artinya, sudah ada 5 orang pengurus, sudah ada musyawarah desa dan notarisnya. Beberapa koperasi juga diambil dari BUMDes dan nama-nama lainnya,” imbuh Emil.

Dekopinwil Jatim menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan Koperasi Merah Putih. Mereka berharap koperasi ini akan memperkuat ekonomi gotong royong dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai informasi, peluncuran Koperasi Merah Putih di Jawa Timur telah dilakukan secara resmi pada Rabu 30 April 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Santoso.(*)