SURABAYA - Debat publik Pilgub Jatim kedua di Ballroom Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam, berlangsung seru. 

Tiga pasangan calon (paslon) yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim; Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) saling beradu argumen mengatasi praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Tema debat publik yang disiarkan langsung Jtv ini adalah 'Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur'.

Baca Juga :   Debat Kedua Pilgub Jatim 2024 Berlangsung Sengit, Ketiga Paslon Adu Argumentasi Tajam

Dalam paparannya, Luluk Nur Hamidah, calon gubernur Jatim nomor urut 1, menegaskan akan memberantas KKN yang masih marak di birokrasi pemerintahan Indonesia.

"Esensi dari birokrasi adalah melayani. Untuk itu, saya memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur tidak ada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Karena itu digitalisasi birokrasi adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita harus memastikan bahwa semua proses rekrutmen dan penghargaan dilakukan dengan transparan dan objektif termasuk kita mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja Pemprov Jawa Timur," kata Luluk.

Baca Juga :   KPU Probolinggo Kebut Sortir dan Lipat Surat Suara Pilwali dan Pilgub

Sementara itu, Tri Rismaharini, calon gubernur Jatim nomor urut 3, menyatakan salah satu mencegah KKN di Birokrasi adalah dengan sistem elektronik atau e-budgeting.

“Tahun 2002, saat saya menjabat sebagai Kabag di Pemkot Surabaya, saya pernah menciptakan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) dan e-budgeting yang pertama di Indonesia dan digunakan Pemerintah Indonesia 10 tahun terakhir," papar Risma.

Risma menuturkan bahwa dengan tata kelola elektronik bisa dinikmati masyarakat karena bisa melihat langsung proses dengan transparan.

Baca Juga :   Pilkada serentak, Ini Paslon yang Didukung Bocahe Gibran Nusantara

“Tata kelola dengan sistem elektronik itu bisa dinikmati masyarakat karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Masyarakat dapat melihat dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dengan transparan," terangnya.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa calon gubernur Jatim nomor urut 2, menjelaskan bahwa sejak menjabat telah berupaya memberantas KKN melalui konsep “CETTAR” yang berarti Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif.

Baca Juga :   Cagub Luluk Janji Siapkan Dana Abadi untuk Riset Pertanian di Jatim

"Sejak kami menjabat, sudah mencanangkan konsep CETTAR yang dapat diuraikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diimplementasikan ke berbagai proses birokrasi, termasuk proses rekrutmen BUMD, dan mendapatkan penghargaan dari KemenPAN-RB. Meritokrasi kita juga mendapatkan nilai yang sangat tinggi, karena assessment yang kita lakukan telah disampaikan secara terbuka dan transparan. Kami juga mendapatkan penghargaan terbanyak,” papar Khofifah.

Debat publik Pilgub Jatim kedua ini dipandu oleh dua moderator, yakni Syaza Wisastro presenter CNN Indonesia dan Helmi Kahaf presenter JTV. 

Selain itu ada 7 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk para pasangan calon. Berbeda dengan debat publik pertama, dalam debat kedua ini, KPU membatasi jumlah massa pendukung hanya 100 orang. 

Baca Juga :   Bertemu Petani Jeruk di Malang, Ini Janji Cagub Risma

Debat berlangsung aman dan lancar. Debat publik Pilgub Jatim ketiga akan digelar pada tanggal 16 November 2024 mendatang. (*)