KABUPATEN MADIUN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Madiun. Mereka menuntut transparansi terkait penggunaan anggaran beasiswa tahun 2024–2025 yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan mahasiswa.

Koordinator aksi, Aditya Ria Pratama, menjelaskan bahwa meski APBD Kabupaten Madiun tahun 2025 cukup besar, alokasi untuk program beasiswa mahasiswa hanya sebesar Rp1 miliar. Jumlah tersebut dianggap sangat kecil dibandingkan kebutuhan ribuan mahasiswa di wilayah tersebut.

Selain itu, Aditya juga menyoroti minimnya sosialisasi program beasiswa. Menurutnya, informasi yang terbatas membuat banyak mahasiswa berhak tidak mengetahui prosedur pendaftaran, sehingga hanya sebagian kecil yang bisa mengakses bantuan.

“Dana beasiswa terlalu kecil dan sosialisasi tidak merata. Banyak mahasiswa yang seharusnya berhak justru tidak bisa mendapatkannya,” tegas Aditya.

Meski sudah menyampaikan aspirasi, para mahasiswa tidak bisa langsung bertemu dengan Ketua DPRD maupun Ketua Komisi A karena keduanya sedang dinas luar kota. Aspirasi mereka akhirnya diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo, yang berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan dewan.

“Kami akan meneruskan hasil pertemuan ini kepada pimpinan DPRD agar segera ditindaklanjuti,” ujar Sawung.

Mahasiswa berharap tuntutan mereka segera dipenuhi sehingga program beasiswa dapat berjalan lebih transparan, merata, dan tepat sasaran.