PACITAN - Kinerja operator data desa menjadi sorotan tajam di kalangan DPRD Pacitan. Pasalnya, belasan ribu kuota BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seharusnya bisa dimanfaatkan warga kurang mampu justru dibiarkan menganggur.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Jum'at (13/2) lalu, terungkap fakta mencengangkan tersebut. Dari total sekitar 18 ribu kuota PBI yang tersedia, baru sekitar 4 ribu yang berhasil diinput oleh desa. Artinya, lebih dari 14 ribu kuota belum tersentuh.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, tak menutupi kekecewaannya. Ia menegaskan, kuota tersebut seharusnya bisa segera dioptimalkan agar masyarakat miskin dan rentan segera mendapat perlindungan jaminan kesehatan. “Ini harus didorong. Jangan sampai kuota yang sudah ada malah tidak dimanfaatkan. Jadi sayang jika dibiarkan,” tegas Rudi.

Sorotan mengarah pada kinerja operator data desa. Dari total 172 desa dan kelurahan di Pacitan, baru 44 desa yang melakukan input data. Sisanya, sekitar 128 desa, belum bergerak sama sekali.

Baca Juga :   Belasa Ribu Kuota PBI Menganggur, DPRD Pacitan Desak Evaluasi Operator Data Desa

Kondisi ini dinilai memprihatinkan, terlebih di tengah fakta bahwa sebelumnya 16.961 warga Pacitan peserta PBI justru dinonaktifkan. Ketika ribuan warga kehilangan kepesertaan, ribuan slot baru justru tak terpakai.

Rudi meminta Dinas Sosial segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jika kendalanya ada pada operator, maka perlu ada pembinaan hingga penyamaan persepsi. DPRD bahkan menyatakan siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan berjalan. “Nanti kami evaluasi dan monitoring. Kalau perlu kami turun langsung. Kita awasi bersama,” tegasnya.

Menurutnya, sisa kuota tersebut bisa menjadi langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan nonaktifnya peserta PBI. Namun tanpa respons cepat dari desa dan dinas terkait, peluang itu bisa kembali terbuang.

Baca Juga :   Pedasnya Harga Cabai di Pacitan Jelang Ramadhan, Tembus Rp82 Ribu Perkilogram

Kini warga menunggu langkah konkret. Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak, kelambanan administrasi bukan lagi sekadar soal teknis, melainkan soal keberpihakan. (Edwin Adji)