MADIUN - Pasangan calon Bonie Laksamana dan Bagus Rizki Dinarwan (BONUS) yang diusung oleh Partai Perindo dan Partai Golkar dalam Pilkada Kota Madiun 2024, menggelar kampanye terbuka pada Minggu (6/10/2024) di Lapangan Rejomulyo, Kota Madiun.

Dalam orasi kampanyenya, pasangan calon nomor urut 3 ini menyampaikan sejumlah program unggulan, salah satunya adalah insentif bagi Rukun Tetangga (RT) sebesar 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta per tahun.

Bonie Laksamana menjelaskan bahwa insentif tersebut bertujuan untuk memberikan stimulus kepada RT agar dapat lebih maksimal dalam pelayanan kepada warganya.

Selain insentif, pasangan BONUS juga menjanjikan anggaran sebesar 10 juta rupiah untuk kegiatan di lingkungan mereka hingga anggaran untuk mendukung aktivitas Dasa Wisma sebesar 10 juta rupiah.

Baca Juga :   Gandeng Truk Pos Indonesia, KPU Kabupaten Madiun Distribusikan Logistik Pilkada

Calon Wali Kota Madiun, Bonie Laksamana menjelaskan bahwa visi misi yang telah ia susun bersama rekannya, Bagus, telah diperhitungkan, sehingga program-program serta dana yang dicanangkan sangat masuk akal dan berpeluang besar untuk terlaksana.

"Kami sudah melakukan perhitungan dan dana tersebut sangat masuk akal." ungkapnya.

Bonie juga mengungkapkan bahwa ia mengharapkan adanya perataan informasi, melalui penyerapan aspirasi yang telah ia lakukan, banyak masukan dari RT terkait kemiskinan di daerahnya hingga bansos yang tidak tepat sasaran, melalui program ini RT diharapkan tidak hanya menerima insentif tapi juga harus bekerja.

Baca Juga :   Medan Sulit Tak Halangi KPU Ponorogo Distribusikan Logistik Pilkada

"Pada saat penyerapan aspirasi kemarin, banyak RT mengeluh kemiskinan di daerahnya dan bansos yang masih salah sasaran, karena itu kami butuh data yang lengkap dari para RT." tambahnya.

Sementara, Calon Wakil Wali Kota Madiun, Bagus Rizki Dinarwan, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap adanya intimidasi berupa ancaman pencabutan bantuan dan fasilitas jika warga tidak memilih calon tertentu.

"Banyak warga mengeluh diancam, mulai dari penarikan beasiswa hingga pemutusan kontrak kerja." ungkapnya.

Baca Juga :   KPU Kabupaten Tuban Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Serentak 2024

Bagus juga menekankan sebagai negara demokrasi, masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.(Kriswanto/Selvina Apriyanti)