PACITAN - Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan, mandek. Hingga pertengahan April 2025, belum satu pun proyek pembangunan infrastruktur yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung pembangunan.

Bupati Pacitan , Indrata Nur Bayuaji, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran secara nasional yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

“Efisiensi secara nasional harus kita jalankan. Kita sebagai pejabat publik harus patuh terhadap regulasi yang ada. Ini bagian dari strategi yang diyakini demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, Kabupaten Pacitan mengalami pemangkasan dana transfer dari pusat secara signifikan. Dari total semula Rp 1,485 triliun, anggaran turun menjadi Rp 1,385 triliun, atau berkurang sebesar Rp 101 miliar.

Pemangkasan ini paling terasa di sektor infrastruktur. Total anggaran pembangunan infrastruktur yang terpangkas mencapai Rp 96 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant berkurang Rp 46,9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk konektivitas jalan dan layanan dasar berkurang Rp 48,3 miliar, serta dana untuk sektor irigasi ikut terpangkas Rp 950 juta.

Di sisi lain, Pemkab Pacitan hanya mampu melakukan efisiensi internal sebesar Rp 25 miliar sebagai langkah antisipatif terhadap pengurangan dana dari pusat.

Meski dalam tekanan fiskal, Bupati Indrata mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung strategi efisiensi ini.

“Saya yakin tidak ada satu pun kebijakan dari pusat yang ingin membuat masyarakat sengsara. Semua ini demi kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Kondisi ini membuat sejumlah program prioritas daerah yang terangkum dalam Nawa Karsa – visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan – harus ditunda atau disesuaikan ulang. Pemkab Pacitan kini tengah menyusun strategi baru untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas. (*)