NGAWI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ngawi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Ngawi. Dalam aksi bertajuk "Indonesia Carut Marut, Ngawi Mawut" tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan nasional maupun persoalan daerah yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Aliansi yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Serikat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ngawi itu membawa sebelas tuntutan yang mencerminkan keresahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan saat ini.

Selain berorasi, massa aksi juga membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Mereka turut menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan masyarakat akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Rijza, mengatakan tema besar aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi dan kesamaan pandangan antarorganisasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi saat ini.

Baca Juga :   DPRD Ngawi Tetapkan 9 Peraturan Daerah

"Tema aksi kami adalah Indonesia Carut Marut, Ngawi Mawut. Ini merupakan hasil konsolidasi bersama seluruh elemen mahasiswa yang melihat banyak persoalan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang perlu segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian," ujar Asep saat ditemui di lokasi aksi.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mendesak stabilisasi harga kebutuhan pokok, merevisi Undang-Undang TNI dan Polri, serta menolak militerisasi sipil.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk isu daerah, massa aksi meminta Pemerintah Kabupaten Ngawi lebih serius menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik sekolah formal maupun pondok pesantren. Mereka juga menyoroti persoalan sampah, reklamasi lahan bekas tambang galian, serta stabilitas harga pupuk yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, yang menemui langsung para demonstran menyatakan siap menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.

"Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Untuk isu-isu daerah akan kami koordinasikan dengan dinas dan pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada," kata Dwi Rianto Jatmiko.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Ngawi terbuka terhadap ruang dialog dengan mahasiswa sebagai bagian dari upaya bersama membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pihak terkait, termasuk kepada perwakilan fraksi di DPR RI untuk isu-isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan kami pelajari dan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang. Aspirasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sebagai penutup, para mahasiswa mengajak jajaran eksekutif dan legislatif untuk duduk bersama di jalan sebagai simbol kedekatan pemerintah dengan rakyat serta komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.