MADIUN - Pemerintah Kota Madiun berencana mempertegas penerapan karcis parkir mulai 2027. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diimbau tidak membayar retribusi apabila juru parkir (jukir) tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran resmi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mencegah penarikan tarif parkir di luar ketentuan.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan jukir tahun 2026. Kegiatan ini digelar menyusul keluhan masyarakat terkait petugas parkir yang tidak berada di lokasi saat kendaraan datang, tetapi baru muncul ketika pengendara hendak meninggalkan tempat parkir untuk meminta uang.

Dalam pembinaan tersebut, jukir diingatkan bahwa tugas mereka tidak sekadar memungut retribusi. Mereka juga bertanggung jawab memberikan pelayanan sejak kendaraan tiba hingga meninggalkan lokasi parkir. Jukir diminta bersikap ramah, membantu mengarahkan kendaraan ke tempat yang diperbolehkan, serta memastikan kendaraan keluar dengan aman.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan bahwa jukir harus memberikan pelayanan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, seluruh petugas wajib mematuhi tarif parkir resmi dan tidak menarik biaya melebihi ketentuan. Pelanggaran tarif dapat ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

Pemkot Madiun berharap penerapan karcis parkir dapat meningkatkan transparansi pembayaran dan melindungi masyarakat dari pungutan di luar ketentuan. Pengelolaan parkir tepi jalan umum sendiri tetap berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Madiun dan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.