MOJOKERTO - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan MoU digelar di Kantor BRI Cabang Mojokerto, 22 Oktober 2026.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., didampingi Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H.

Area Head Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mendapatkan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas bisnis dan operasional perbankan BRI.

"Kerjasama ini bukan hanya penguatan hubungan kelembagaan, tetapi juga untuk mendapatkan kepastian hukum," ujarnya.

Baca Juga :   Kerjasama Bidang Hukum Perdata, BRI Cabang Mojokerto Teken MoU dengan Kejari Kota Mojokerto

Tri Kenyo berharap melalui MoU ini, Kejari memberikan bantuan, pertimbangan, serta pendampingan hukum terhadap persoalan yang dihadapi BRI di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi BRI untuk memperkuat aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami berharap melalui sinergi dengan Kejaksaan, berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan operasional perbankan, baik sengketa perdata, persoalan perkreditan, maupun permasalahan lainnya, dapat ditangani dengan lebih tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Tri Kenyo Kusumawati, Rabu (11/11/2026).

Ia menambahkan, dalam kegiatan perbankan terdapat berbagai aspek yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum.

Baca Juga :   Kejari Kabupaten Mojokerto Musnahkan Barang Bukti 91 Perkara, Terbanyak Kasus Narkoba

"Salah satunya berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dan nasabah, termasuk persoalan perjanjian kredit, kewajiban debitur, penyelesaian kredit bermasalah, hingga potensi sengketa yang dapat timbul dalam hubungan keperdataan," terangnya.

Melalui kerja sama tersebut, lanjutnya, BRI berharap dapat memperoleh dukungan hukum dari Kejaksaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk pertimbangan hukum, bantuan hukum, maupun tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Harapan kami, sinergi ini dapat membantu BRI dalam memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan keperdataan, serta mendukung agar seluruh proses bisnis dan pelayanan perbankan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," tambahnya.

Tri Kenyo juga menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Dengan dukungan aspek hukum yang memadai, perusahaan diharapkan semakin optimal dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat membangun hubungan kelembagaan yang produktif, khususnya dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama ini juga diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dengan adanya MoU tersebut, BRI Cabang Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berkomitmen memperkuat sinergi secara berkelanjutan. Tidak hanya untuk mendukung penyelesaian persoalan hukum dan keperdataan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, meminimalkan risiko operasional, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan BRI. (*)