SURABAYA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mulai mematangkan persiapan penilaian Lomba Kampung Pancasila 2026. Sebanyak 10 tim juri disiapkan untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap 500 RW yang berhasil masuk dalam daftar peserta lomba. Proses penilaian lapangan dijadwalkan berlangsung pada 9–19 November 2026.
Kepala DLH Kota Surabaya, Fikser, mengatakan bahwa sejumlah indikator penilaian telah disusun sebagai pedoman bagi seluruh tim juri. Penilaian tersebut mencakup empat pilar utama, yakni lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi.
Menurutnya, seluruh RW yang masuk dalam 500 besar juga telah mendapatkan informasi mengenai indikator dan aspek yang menjadi perhatian dalam proses penilaian. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kriteria yang digunakan sekaligus mempersiapkan data pendukung sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan.
"DLH sudah menyiapkan indikator-indikator penilaian. Kita juga sudah menyusun draf untuk para juri terkait item-item apa saja yang akan dinilai. Seluruh RW yang masuk 500 besar juga sudah memahami poin-poin penilaiannya," ujar Fikser.
Baca Juga : DLH Surabaya Siapkan 10 Tim Juri untuk Penilaian Lomba Kampung Pancasila 2026, Dimulai 9 November 2026
Dalam pelaksanaannya, 10 tim juri akan dibagi untuk melakukan penilaian terhadap lima kampung setiap hari. DLH Surabaya tidak menggunakan sistem kunjungan mendadak atau mystery guest. Sebaliknya, jadwal kedatangan juri akan disampaikan terlebih dahulu kepada masing-masing RW, termasuk informasi mengenai hari dan waktu kunjungan.
Skema tersebut diterapkan agar warga dapat menyesuaikan waktu dan menyiapkan perwakilan yang akan memberikan penjelasan kepada tim penilai tanpa harus menunggu terlalu lama.
Setiap RW diperkirakan memperoleh waktu sekitar satu jam untuk menjalani proses penilaian. Alokasi waktu tersebut meliputi pemeriksaan dan diskusi selama 10 menit untuk masing-masing pilar, serta 20 menit untuk interaksi antara tim juri dan masyarakat.
Selain mengatur durasi penilaian, DLH juga akan mengelompokkan rute kunjungan berdasarkan wilayah. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat mobilitas tim juri lebih efisien sehingga seluruh agenda penilaian dapat berjalan sesuai jadwal.
Fikser mengimbau masyarakat agar tidak melakukan persiapan secara berlebihan menjelang kedatangan tim juri. Setiap RW cukup menunjuk empat orang perwakilan yang memahami dan mampu menjelaskan masing-masing pilar penilaian.
Baca Juga : KPU Surabaya Gelar Pendidikan Pemilih di CFD Darmo, Sediakan Layanan Cek NIK dan Simulasi Pencoblosan
Perwakilan tersebut juga diharapkan menyiapkan data serta dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program di lingkungan masing-masing. Warga perlu menunjukkan kondisi kampung sebagaimana adanya dan menjelaskan secara runtut kegiatan yang telah berjalan, termasuk program pengelolaan sampah.
"Yang pasti harus ada empat orang yang bisa menjelaskan terkait dengan masing-masing pilar. Siapkan datanya, bisa dibuktikan dengan dokumentasi, terus bisa menunjukkan kampung secara natural, dan kemudian bisa menyampaikan secara jelas alur dari prosesnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Fikser menegaskan bahwa penilaian Lomba Kampung Pancasila 2026 tidak hanya mengutamakan keindahan atau kemegahan tampilan lingkungan. Aspek yang lebih penting adalah keberadaan program nyata, keterlibatan masyarakat, serta konsistensi warga dalam menjalankan berbagai kegiatan di kampungnya.
Baca Juga : Surabaya Raih TPAKD Award 2026 Terbaik se-Jawa-Bali, Andalkan Tujuh Program Unggulan
Dengan demikian, penilaian tidak sekadar melihat hasil yang tampak secara fisik, tetapi juga memperhatikan proses, partisipasi, dan keberlanjutan program yang telah dibangun bersama masyarakat.
DLH Surabaya berharap Lomba Kampung Pancasila 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan partisipasi warga dalam membangun lingkungan. Lebih dari sekadar kompetisi, program ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kebiasaan positif yang terus dipertahankan meskipun rangkaian perlombaan telah berakhir.
Reporter: Nova Sari
Editor : Guntur Nara
