MADIUN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026) sore. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuh isu yang menjadi sorotan meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, transparansi pengelolaan anggaran, serta kebijakan pemerintah daerah terkait program Kopdes dan MBG. Mahasiswa juga mengangkat isu Be Smart dan tingginya pajak pertambahan nilai.

Koordinator Umum Aliansi BEM Madiun, Maikel Jeksen, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa juga berdialog langsung dengan jajaran DPRD Kota Madiun untuk menyampaikan tuntutan mereka. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyatakan bahwa berbagai masukan dan hasil diskusi bersama mahasiswa akan dirangkum untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga :   Tuntut RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Serikat Buruh Madiun Raya Geruduk Gedung DPRD

Armaya menyebut, penyampaian aspirasi melalui dialog tersebut menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan jajaran DPRD, para mahasiswa membubarkan diri serta meninggalkan lokasi aksi dengan tertib.