JOMBANG - Sidang Tata Tertib (Tatib) Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026) malam, berlangsung tertutup. Kondisi ini disorot sejumlah pengurus NU daerah yang berada di luar ruang sidang.

Berbeda dengan sejumlah agenda Muktamar yang dapat dipantau, sidang Tatib kali ini tidak dilengkapi monitor streaming maupun pengeras suara yang memungkinkan pembahasan di dalam ruangan diikuti peserta dan warga Nahdliyin dari luar.

Akses menuju area depan gedung tempat sidang Komisi Organisasi juga diperketat. Warga NU yang hendak melintas di sekitar lokasi tidak leluasa mendekati area sidang.

Situasi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan sejumlah pengurus cabang dan peserta Muktamar dari berbagai daerah. Mereka menilai keterbukaan penting dalam forum tertinggi NU, terlebih Tatib berkaitan dengan mekanisme dan tahapan penting Muktamar, termasuk proses pemilihan kepemimpinan.

"Ini sengaja di-setting demikian agar sidang Tatib tidak bisa dipantau oleh pengurus lain," ujar salah satu pengurus NU asal Riau yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Menurutnya, minimnya akses informasi membuat peserta yang berada di luar ruang sidang hanya mengandalkan informasi dari pihak lain. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan spekulasi di tengah peserta Muktamar.

Sorotan terhadap sidang Tatib juga muncul bersamaan dengan berkembangnya isu mengenai mekanisme penetapan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), forum yang memiliki peran penting dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU.

Sejumlah pengurus NU daerah menyebut adanya dugaan upaya mengkondisikan komposisi ulama yang nantinya masuk dalam AHWA.

Nama KH Miftakhul Akhyar disebut-sebut sebagai salah satu figur yang dinilai berupaya didorong masuk dalam jajaran AHWA. Di sisi lain, berkembang kekhawatiran di kalangan sejumlah peserta bahwa ulama sepuh lainnya, seperti KH Nurul Huda Jazuli dan KH Anwar Mansur, justru tidak memperoleh ruang yang sama.

Namun, tudingan tersebut sejauh ini masih sebatas pernyataan dan spekulasi sejumlah pengurus NU daerah. Belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan maupun panitia Muktamar mengenai adanya upaya pengkondisian komposisi AHWA.

Salah seorang pengurus NU daerah bahkan mempertanyakan pola demokrasi dalam Muktamar kali ini.

"Ini keterlaluan cara berdemokrasi NU yang sudah ditanamkan oleh para Mu'assis NU dan KH Abdurrahman Wahid," ujarnya.

Ia berharap seluruh tahapan Muktamar berjalan transparan dan demokratis serta tetap menjunjung tradisi musyawarah yang selama ini menjadi karakter NU.

Menurutnya, keterbukaan bukan hanya persoalan apakah sidang disiarkan secara langsung atau tidak, tetapi juga menyangkut kepercayaan peserta terhadap proses pengambilan keputusan dalam forum tertinggi organisasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari panitia Muktamar maupun pimpinan Komisi Organisasi mengenai alasan sidang Tatib digelar tertutup tanpa monitor streaming dan pengeras suara bagi warga NU di luar lokasi. Belum ada pula keterangan resmi yang membenarkan ataupun membantah dugaan pengkondisian calon AHWA tersebut.

Sidang Tatib menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Hasil pembahasan komisi akan menjadi dasar bagi pelaksanaan sejumlah agenda Muktamar berikutnya.

Di tengah tingginya perhatian peserta terhadap proses pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, transparansi serta kepastian mekanisme pemilihan menjadi isu sensitif. Sejumlah pengurus NU daerah berharap panitia memberikan penjelasan yang memadai agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi dan seluruh peserta Muktamar dapat memahami proses yang sedang berlangsung secara utuh.