TRENGGALEK - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Trenggalek. Dalam forum tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, sementara DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan.

Rapat yang mempertemukan PMII Trenggalek, DPRD Trenggalek, Badan Gizi Nasional, serta sejumlah organisasi perangkat daerah itu membahas berbagai persoalan yang dinilai masih muncul dalam pelaksanaan program MBG di daerah.

Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, menilai pemerintah daerah belum maksimal menjalankan perannya dalam mengawal pelaksanaan program, khususnya terkait penyesuaian regulasi dan pengawasan di lapangan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan juga masih minim. Karena itu, PMII mengusulkan pembentukan forum pemantauan bersama yang melibatkan unsur masyarakat untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Baca Juga :   GMNI Trenggalek Geruduk DPRD, Tolak Revisi UU TNI dan Perpol 2025

“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan agar pelaksanaan program lebih transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, PMII menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat hingga tata kelola program secara keseluruhan.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan pihaknya siap menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat.

DPRD juga mendorong satuan tugas MBG agar lebih proaktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dapur-dapur penyedia layanan makan bergizi gratis yang beroperasi di Trenggalek.

“Kami akan menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam rapat ini sebagai bagian dari upaya perbaikan pelaksanaan program,” kata Doding.

Hasil rapat dengar pendapat tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Salah satu poin yang akan didorong adalah pembentukan forum pengawasan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra pengawasan program.

DPRD berharap evaluasi dan penguatan pengawasan dapat membuat pelaksanaan MBG di Trenggalek semakin efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. (Moch. Herlambang)