WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat melalui laporan terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) mengungkapkan bahwa konflik militer melawan Iran telah menguras anggaran Departemen Pertahanan AS hingga mencapai US$ 38 miliar atau setara dengan Rp 670 triliun per 1 Agustus 2026, Rabu (16/9/2026).

Lembaga nonpartisan tersebut menyatakan bahwa pengeluaran besar ini masih berpotensi terus membengkak miliaran dolar setiap bulannya seiring dengan belum usainya perang yang telah berkecamuk sejak Februari lalu.

Beban Finansial dan Krisis Persediaan Amunisi

Sebagian besar anggaran jumbo yang dirilis oleh CBO tersebut terserap habis untuk kebutuhan mendesak berupa penggantian amunisi serta peralatan militer yang hilang di medan pertempuran. Tercatat, pengeluaran untuk pengadaan amunisi baru mendominasi komponen biaya dengan nilai mencapai US$ 21,7 miliar, belum termasuk lonjakan biaya bahan bakar operasional serta kerusakan infrastruktur militer di kawasan Timur Tengah.

Situasi ini tidak hanya membebani anggaran federal yang kini menghadapi total utang publik melampaui US$ 40 triliun, tetapi juga memicu krisis persediaan strategis bagi militer Amerika Serikat. CBO mencatat bahwa cadangan rudal pencegat pertahanan udara milik AS telah terkuras drastis hingga menyisakan sepertiga hingga setengah dari total kapasitas normal sejak Juni 2025 lalu.

Kondisi menipisnya amunisi vital tersebut dinilai berpotensi menghambat respons kesiapan pertahanan Pentagon apabila harus menghadapi potensi konflik besar lainnya di kawasan global lain. Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebelumnya bahkan telah mendesak Kongres untuk segera mengucurkan dana darurat tambahan demi memulihkan cadangan persenjataan militer nasional yang semakin menipis.

Dampak Ekonomi Domestik dan Tekanan Inflasi

Di luar eskalasi militer dan pembengkakan anggaran pertahanan, perang berkepanjangan dengan Iran ini juga mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat. CBO memperkirakan bahwa gangguan rantai pasok energi global akibat konflik di kawasan strategis Selat Hormuz akan mendorong kenaikan inflasi domestik sekitar 0,5 poin persentase pada kuartal pertama tahun 2027 mendatang.

Kenaikan harga energi serta terganggunya jalur distribusi minyak dan gas dunia akibat ketegangan militer secara langsung berdampak pada peningkatan biaya hidup bagi masyarakat luas di dalam negeri. Para pengamat ekonomi menilai situasi ini menjadi beban tambahan yang cukup berat bagi pemerintah federal di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Polemik anggaran perang ini pun langsung memicu perdebatan sengit di kancah politik domestik menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang akan segera berlangsung. Sejumlah politisi dari Partai Demokrat, termasuk anggota senior Komite Anggaran DPR Brendan Boyle, secara terbuka mengkritik kebijakan pengeluaran perang tersebut karena dianggap menyedot uang pajak rakyat untuk konflik yang terus memicu krisis berkepanjangan. (Tengku Abdillah Ayyub)