PACITAN - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026 menunjukkan pergeseran arah kebijakan fiskal daerah. Dalam nota keuangan yang disampaikan Wakil Bupati Pacitan Gagarin, disebutkan bahwa belanja bantuan sosial (bansos) justru mengalami peningkatan signifikan, sementara belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi justru menurun tajam.

Dalam penyampaian Nota Bupati atas Raperda APBD 2026, Gagarin menyebut tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan adalah “Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial.”Total pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,647 triliun, turun sekitar Rp94,72 miliar atau 5,44 persen dibandingkan APBD induk 2025. “Penurunan ini disebabkan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” katanya 

Pendapatan transfer masih menjadi penyumbang terbesar, yakni 84,44 persen dari total pendapatan daerah, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Rp1,313 triliun (turun 7,13 persen). Transfer Antar Daerah Rp77,65 miliar (turun 1,74 persen) Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi 15,56 persen atau sekitar Rp256,26 miliar, naik tipis 3,03 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1,274 triliun, turun 3,09 persen dari tahun 2025. Namun, di sisi lain terjadi pergeseran signifikan pada pos belanja. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya dianggarkan Rp58,38 miliar, menurun 34,83 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp89,57 miliar. Sebaliknya, belanja bantuan sosial (bansos) justru naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp1,429 miliar, dari sebelumnya Rp680,4 juta pada tahun 2025  meningkat sebesar 110,02 persen.

Baca Juga :   Kemenag Gandeng Axioo dan Intel Gelar Bootcamp Robotik di Pacitan

Menurut Gagarin, arah kebijakan belanja daerah tahun depan diarahkan untuk mendukung implementasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2025–2029, termasuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan mengalokasikan minimal 20 persen dari total belanja untuk sektor pendidikan.

Kendati demikian, penurunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan irigasi diperkirakan dapat berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. ”Arah pembangunan sesuai tema RKPD Tahun 2026 yaitu Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial,” tandasnya. (Edwin Adji)