SURABAYA - Menjelang Kongres Persatuan, Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Surabaya mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI untuk mengambil alih DPC Surabaya.

Desakan ini disampaikan DPK GMNI dengan mengirimkan surat kepada Ketua umum DPP GMNI versi Arjuna Dendy.

"Kita mendesak Ketua Umum DPP versi Arjuna Dendy untuk mengambil alih kepemimpinan karena masa jabatan Ketua DPC GMNI Surabaya Prima dan Irsyad sebagai Sekretaris GMNI Surabaya telah berakhir," ujar Sarinah Sabrina, Ketua Komisariat DPK GMNI Hukum Untag Surabaya.

Sarinah mengungkapkan isi surat yang dikirim DPK GMNI kepada Ketua umum DPP versi Arjuna Dendy. Dan begini isi suratnya:

"Sehubungan dengan situasi dan kondisi politik Kota Surabaya dan keadaan objektif bahwa kepemimpinan Bung Prima sebagai Ketua cabang GMNI Surabaya dan Bung Irsyad sebagai sekretaris cabang GMNI Surabaya telah habis masa baktinya, mengingat dilaksanakannya konferensi cabang pada 16 November 2022 dan pelantikan 18 Maret 2023 yang artinya sejak tanggal surat ini kami kirimkan telah lewat dalam satu periode masa jabatan" Besar harapan kami DPP GMNI untuk mengambil alih kepemimpinan DPC GMNI Surabaya untuk di caretaker SK kepengurusan dan segera menggelar Konferensi Cabang karena SK kepengurusan yang sudah kadaluwarsa".

Selain mengirim surat, DPK GMNI Surabaya juga memberikan deadline waktu 7 x 24 jam kepada Ketua Umum DPP GMNI untuk menindaklanjuti surat tersebut.

"Apabila tuntutan tersebut tidak dihiraukan maka DPK GMNI di Surabaya mengambil sikap tegas dengan menggelar Konferensi Cabang Luar Biasa," tegasnya.

Sarinah mengungkapkan, dampak berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris, tidak ada kegiatan yang dilakukan DPC GMN Surabaya. Termasuk keterlibatan dalam aksi May Day 1 Mei lalu.

"Ketua DPC versi Bung Prima tidak pernah menjalankan fungsi silabus organisasi seperti program advokasi kasus Rakyat dan pendampingan perburuhan. Kasus terbaru 2 tahun aksi demonstrasi MAY DAY/ hari Raya Buruh Internasional GMNI Surabaya absen," ungkapnya.

Bung Prima selalu Ketua Cabang tidak pernah melakukan konsolidasi Komisariat baru di kampus PTN/ PTS di Surabaya yang belum ada basis komisariatnya.

"Perpecahan 2 cabang GMNI Surabaya yang berjalan 2 periode dengan biaya yang sangat mahal seharusnya menjadi bahan bakar kompetisi yang sehat program - program kerja cabang," kata Rizal, Ketua Komisariat DPK Unipa Surabaya.

Rizal menambahkan GMNI Cabang Surabaya yang terkenal dengan cabang historis, sudah tidak pernah menggelar rapat dan kajian- kajian ideologis, organisasi, politik, ekonomi, kebudayaan dll pengurus DPC GMNI Surabaya yang melibatkan DPK se-Surabaya. (*)