SURABAYA - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Jawa Timur berhasil mengantarkan 25 desa menjadi Desa Tangguh Bencana Inklusi.

Ke-25 desa tersebut berada di Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang. Ke-25 desa tersebut menjadi Desa Tangguh bencana melalui program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa.

Program ini dimulai sejak September 2023 dengan tujuan membangun ketangguhan terhadap bencana di desa. Dalam prosesnya, menggunakan pendekatan inklusi dengan melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana (PRB).

Puncak kegiatan program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Cross Cutting Issue, dengan menghadirkan perwakilan stakeholders Kabupaten Sampang, Pasuruan dan Lumajang. Sekda, BPBD, DPMD, juga Tenaga Ahli Pendamping Desa dan PC LPBI NU.

Baca Juga :   LPBI NU Jatim Sukses Wujudkan 25 Desa Tangguh Bencana Inklusi

Selain itu, BPBD Jatim juga hadir. Tak kalah penting adalah Direktur Kesiapsiagaan BNPB, serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program Siap Siaga pada jum at (8/11/2024) di Batu Malang. 

Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) RI Pangarso Suryotomo mengatakan, program yang dilakukan BNPB bersama pemerintahan Australia melalui program Siap Siaga kepada LPBI NU Jatim merupakan pembelajaran yang baik dan luar biasa. Dimana menurutnya, kegiatan yang harusnya dilaksanakan di 10 desa, kemudian dikembangkan menjadi 25 desa.

"Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian pula banyak ditemukan oleh pendamping desa maupun Fasilitator yang terkomunikasi dengan pemerintahan desa maupun masyarakat dengan menemukan pembelajaran baik, dan itu bukan hanya urusan bencana melainkan masalah peningkatan ekonomi yang kemudian hasilnya mendorong terhadap ketangguhan desa," katanya.

Baca Juga :   Kalaksa BPBD Jatim: Pembangunan Hunian Terdampak Banjir di Banyuwangi Capai 70 Persen

Di tempat yamg sama, mewakili Pemerintah Australia, Program Manager Humanitarian DFAT, Henry Pirade menyampaikan, pihaknya sebagai mitra pemerintahan Republik Indonesia khususnya BNPB RI hingga pemerintahan di level Provinsi maupun Kabupaten, mengaku sangat bersyukur bisa melanjutkan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU yang sudah terjalin sudah lama yaitu sejak 2006 lalu. Apalagi saat ini LPBI NU telah menyelesaikan program ketangguhan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang mengedepankan gender dan inklusi.

Sementara Ketua LPBI NU Jawa Timur, Syaiful Amin mengungkapkan, bahwa dalam program ini juga memberikan dukungan bagi UMKM perempuan sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri.

Sebelum dilakukan intervensi melalui program ini, 25 desa ini dinilai terlebih dulu ketangguhannya melalui katalog PKD BNPB. Begitu juga setelah proses fasilitasi yang menguras waktu satu tahun, penilaian PKD dilakukan lagi. Hasil signifikan didapat dari kedua penilaian. Setidaknya ketangguhan desa pasca intervensi meningkat 60%. 

Baca Juga :   Gandeng IGI dan BPSDM Jatim, BPBD Gelar Training SPAB untuk Guru

Pada PKD Awal 25 Desa ini berstatus Destana Pratama, namun stelah interfensi, 25 desa masuk dalam kriteris Destana Utama. Hanya dua kelurahan dan satu desa yang meningkat dari pratama ke madya, itupun karena yang dua itu bukan desa, namun kelurahan, dimana otonomi yang dimiliki berbeda lebih kecil dibanding otonomi yang dimiliki oleh desa, yakni dalam hal penganggaran.

Program ini pada proses akhir juga menghasilkan sebuah buku sebagai produk pengetahuan yang berisi pembelajaran-pembelajaran yag didapat selama program berlangsung.

Pasca program ini, diharapkan desa-desa dampingan bisa melanjutkan upaya-upaya ketangguhan dengan kemandirian desa, juga bisa menembangsampingkan ke desa-desa tetangga. Merangkul semua sumberdaya yang bisa diajak untuk membangun ketangguhan secara bersama. (*)