SURABAYA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergi Kebijakan Media Massa yang BEJO’S (Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) dalam rangka menjaga kondusivitas situasi politik nasional di tengah dinamika disrupsi digital, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan mempertemukan unsur kementerian/lembaga, insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, komunitas media, dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan persepsi serta kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem media nasional yang sehat, profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

Lima Narasumber yang dihadirkan antara lain Imam Hidayat, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; Prof. Dr. Henri Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga; Yunes Herawati, Perencana Ahli Madya Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas dan Eko Setiawan, Ketua Tim Kemitraan, Diskominfo Jawa Timur sebagai narasumber. Kegiatan juga dihadiri oleh insan pers, akademisi, unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan komunitas media.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Dr. Eko D. Indarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi dan media global. Konsekuensinya, ruang informasi menjadi tidak sepenuhnya seimbang karena pihak yang menguasai teknologi, data, dan algoritma akan memiliki daya pengaruh yang jauh lebih besar.

“Pertarungan hari ini bukan lagi sekadar perebutan ruang redaksi, tetapi perebutan atensi, persepsi, bahkan kesadaran publik. Di era digital ini, stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga kemampuan bangsa dalam menjaga ruang informasinya tetap sehat, terpercaya, dan kondusif,” tegasnya.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa media massa memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi, sarana edukasi publik, kontrol sosial, penyalur aspirasi masyarakat, serta pilar penting dalam menjaga demokrasi, stabilitas politik, dan ketahanan nasional.

Di era mass self communication, perkembangan media digital membuat arus informasi semakin cepat dan terbuka, namun juga meningkatkan risiko hoaks, disinformasi, polarisasi, scam, dan deepfake berbasis AI, serta tekanan terhadap keberlanjutan industri media akibat dominasi platform digital global.

Karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, regulasi yang adaptif, pengembangan sistem deteksi dini berbasis AI, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan media massa yang BEJO’S guna menjaga ruang informasi nasional tetap sehat dan kondusif.

Sejalan dengan dinamika ruang digital, forum juga menyoroti maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan framing destruktif yang dinilai dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media dan memperlemah kohesi sosial. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai BEJO’S dipandang sebagai arah strategis dalam membangun tata kelola media nasional yang profesional, objektif, bertanggung jawab, dan sehat secara industri melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, industri, dan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan sinergi pusat dan daerah serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang implementatif guna memperkuat ekosistem media nasional yang berintegritas, adaptif, dan mendukung stabilitas politik serta ketahanan informasi nasional.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun ruang informasi Indonesia yang sehat, profesional, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. (*)